TIMIKA, Koranpapua.id- Perkiraan sejumlah pihak yang memprediksi RAPBD Mimika 2024 akan turun dari angka Rp7,5 triliun setelah dibahas DPRD Mimika rupanya meleset.
Tujuh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk ditetapkan menjadi APBD 2024 sebesar Rp7,5 triliun.
Meskipun menyatakan menyetujui dan menerima namun ketujuh fraksi memberikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mimika sesuai dengan besaran postur APBD.
Pernyataan setuju dan menerima disampaikan dalam pandangan akhir Rapat Paripurna IV Masa Sidang I tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika dan penutupan pembahasan RAPBD Mimika 2024, Kamis 18 Januari 2024.
Pernyataan persetujuan dan menerima RAPBD menjadi APBD Mimika 2024 senilai Rp7,5 triliun ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, Aleks Tsenawatme Wakil Ketua I, Yohanis Felix Helyanan Wakil Ketua II dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Usai ditandatangani Anton Bukaleng Ketua DPRD Mimika menyerahkan berita acara kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Mariaunus Tandiseno dalam pandangan akhir Fraksi Golkar menyampaikam apresiasi dan terima kasih atas jawaban Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap pandangan Fraksi Golkar.
Dengan demikian Fraksi Golkar memutuskan menerima usulan RAPBD untuk ditetapkan sebagai APBD 2024.
Ketua Fraksi Nasdem, Anton Pali dalam pandangan akhirnya menyatakan Fraksi Nasdem mengapresi kepada tim anggaran eksekutif dan legislatif yang telah membahas KUA-PPAS bersama-sama tim anggaran legislatif dan eksekutif sebagai mitra sejajar dan telah disepakati bersama dengan penuh dinamis.
Setelah mendengar dan membaca jawaban pemerintah memberikan apresiasi yang telah memberikan jawaban secara terperinci.
Dalam pandangan akhir ini Fraksi Nasdem memberikan catatan untuk diperhatikan pemerintah. Yakni meminta kepada pemerintah berlaku seadil-adilnya bagi masyarakat yang ada di daerah ini.
“Apabila masyarakat di kota makan nasi maka di pesisir dan gunung juga makan nasi, masyarakat di kota tinggal dengan rumah yang layak maka masyarakat di pesisir dan pegunungan bisa menikmati rumah layak huni,” ujar Anton Pali.
Begitupun akses jalan maupun jembatan, gedung sekolah di kota yang baik maka di pesisir dan pegunungan juga sama menikmati hal yang sama.
Pemberian dana hibah tidak boleh fokus pada satu kelompok saja tetapi harus merata kepada semua agama yang ada di Mimika.
Yulian Salossa, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan akhir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah setelah mendengar dan mencermati jawaban Bupati Mimika yang dibacakan Pj Sekda Mimika Fraksi PDI Perjuangan secara rinci.
Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung atas niat baik pemerintah dalam membangun memajukan kesejahteraan masyarakat.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan berharap bukan janji di atas kertas tetapi harus diimplementasikan secara nyata.
Selain menyetujui serta mengapresiasi, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kepada pemerintah atas kebijakan pemerintah yang membatalkan pembangunan Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan dialihkan untuk pembagunan rumah lahak huni untuk masyarakat pegunungan.
Fraksi PDI Perjuangan menolak pembayaran secara keseluruhan pembangunan Kantor Sinode Kingmi tetapi dibayarkan sesuai progres kemajuan.
Fraksi PDI juga menolak anggaran pembangunan Gereja Marthen Luter Mile 23 dan dana Rp 30 miliar untuk peresmian.
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat pengalokasian anggaran Rp100 miliar harus dihentikan sementara karena saat ini masih dalam status proses hukum.
Sementara untuk dana 30 miliar karena kegiatannya hanya bersifat seremonial. Kendati demikian Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra Nurman S Karupukaro dalam pandangan akhir Fraksi Gerindra menyatakan apa yang disampaikan jawaban pemerintah belum menjawab kepuasan Fraksi Gerindra.
Gerindra beralasan dari besaran postur RAPBD Rp7,5 triliun tidak mengalokasikan untuk pembangunan di dua wilayah Mimika Timur dan Agimuga sebagai daerah persiapan pemekaran kabupaten baru.
Nurman dalam pandangan akhir fraksi menyatakan Fraksi Gerindra sangat menyesalkan anggaran pendidikan yang terlalu besar.
Namun demikian, Gerindra menerima dengan catatan-catatan kepada pemerintah dalam penetapan APBD Mimika 2024.
Ketua Fraksi PKB, Miler Kogoya dalam pandangan akhir Fraksi PKB menyampaikan menerima dan menyetujui. Namun ada catatan-catatan bagi pejabat pembina kepegawaian.
PKB menyoroti adanya aksi demo damai berdarah oleh ASN karena menolak roling jabatan. Atas peristiwa tersebut membuat wibawa pemerintah dipertaruhkan.
PKB juga mengkritisi jadwal penyusunan KUA-PPAS yang tidak tepat waktu dan berharap pengalaman ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
Fraksi PKB juga merekomendasikan apabila APBD sudah ditetapkan bersama maka realisasinya satu bulan setelah ditetapkan. Serta tetap menjalin kemitraan yang harmonis antara Bupati dan DPRD serta melanjutkan Rakornis secara bersama.
Pada momen yang sama, Fraksi PKB meminta pemerintah memperhatikan masyarakat Kampung Nayaro yang selama ini dilupakan.
Tempat tinggal, pendidikan mereka sangat disayangkan. Apakah keberadaan mereka jadi tanggungjawab Freeport atau pemerintah?
Aloysius Pairong, Anggota Fraksi Gabungan Perindo dan PSI dalam pandangan Fraksi Gabungan mengatakan APBD harus menjawab kebutuhan UMKM.
Selain meningkatkan ekonomi juga membuka lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran. Peningkatan mutu pendidikan, pelatihan untuk membantu meningkatkan keterampilan.
Namun demikian Fraksi Gabungan menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2024 dengan harapan pemerintah tetap memperhatikan catatan-catatan untuk kepentingan masyarakat.
Sekretaris Fraksi Demokrat Lexi David Linturaan dalam pandangan akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD Mimika.
Meskipun menyetujui, Fraksi Demokrat menyampaikan catatan. Yakni semua proyek yang sudah diprogramkan sudah direalisasikan pada April bukan Bulan Oktober, pencairan dana hibah bagi penyelenggara Pemilu secepatnya.
Rapat pembahasan dan penetapan APBD 2024 dipimpin Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng didampingi Aleks Tsenawatme Wakil Ketua I dan Yohanis Felix Helyanan Wakil Ketua II.
Rapat dihadiri Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Pj. Sekda Mimika Dominggus Robert Mayaut, 26 dari 34 Anggota DPRD Mimika, pimpinan OPD, TNI-Polri serta undangan lainnya. (Redaksi)
