TIMIKA, Koranpapua.id- Komisi Informasi Publik (KIP) Papua memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pelatihan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
Sosialisasi berlangsung selama dua hari, dimulai Rabu 6 sampai 7 Desember 2023 di lantai tiga kantor Dinas Pendidikan SP5.
Untuk hari pertama diikuti oleh 64 kepala sekolah PAUD, TK, SD, SMP dan SMA-SMK yang ada di Mimika, sedangkan pada hari kedua diikuti para staf dan pengawas sekolah Dinas Pendidikan.
Pemateri dalam sosialisasi ini Henry Winston Muabuay, Ketua KIP Papua dan Joel B. Agaki Wanda, Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi KIP.
Henry menjelaskan, Dinas Pendidikan Mimika sebagai lembaga publik yang pertama di Papua mendapatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Kami KIP Papua mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan ini. Ini menjadi yang pertama di tanah Papua,” jelas Henry kepada Koranpapua.id, Kamis 7 Desember 2023.
Henry menjelaskan sosialisasi yang diberikan KIP Papua lebih kepada Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
Itu artinya, badan publik berkewajiban memberikan atau membuka informasi seluas-luasnya kepada publik. Namun meskipun transparan bukan berarti juga telanjang.
Karena ada informasi yang dikecualikan (rahasia yang tidak diperbolehkan dipublis) dengan melewati satu tahapan uji konsekuensi.
Dengan adanya kegiatan ini, Henry menilai merupakan satu langkah maju bagi sekolah yang selama ini mengelola anggaran baik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Daerah (Bopda).
Hal ini sejalan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur bahwa lembaga publik, lembaga negara atau organisasi yang melakukan kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD, sumbangan pihak ketiga atau orang perorang, maka informasi publik tersebut harus disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, jika keran informasi tidak terbuka secara transparan maka yang muncul adalah informasi hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Hal ini yang sangat membahayakan serta menjadi persoalan.
“Kami juga menemukan adanya permohonan informasi yang masuk. Inilah menjadi kekuatan bagi badan publik bahwa kami sudah transparan, karena kami punya data,” jelasnya.
Kemudian dalam sosialisasi di hari kedua, KIP Papua mendapat masukan-masukan dari para pengawas bahwa saat ini informasi pengelolaan anggaran di sekolah sudah terbuka.
Informasi penggunaan anggaran ditempelkan di papan pengumuman sekolah. Dengan demikian semua guru, siswa maupun orangtua bisa mengaksesnya.
Lewat sosialisasi ini, KIP ingin memperkuat kembali informasi-informasi apa saja tentang data yang bisa dan tidak bisa diminta oleh publik.
Manfaatnya ketika masyarakat meminta informasi tinggal menunjukan datanya disertai penjelasan, silakan memilih data yang mana.
Ia menyebutkan data atau informasi yang dilarang adalah data yang bisa membahayakan negara, data yang di dalamnya menyebut inisial pribadi.
Misalnya ada yang meminta laporan keuangan didalamnya ada tandatangan pada kwitansi, nama dan nomor rekening. “Karena ini sudah berhubungan dengan privasi sehingga tidak diperbolehkan,”tandasnya. (Redaksi)
