TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencacat saat ini terdapat 14 ribu lebih warga Provinsi Papua Tengah yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran).
Ribuan pengangguran tersebut tersebar di delapan kabupaten, dengan urutan pertama Kabupaten Mimika yang mencapai 6 ribu lebih. Menyusul Kabupaten Nabire 2.752, Kabupaten Dogiai 2.556, Paniai 1.760, Puncak 155 orang dan Puncak Jaya 89 orang.
Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Papua Ribka Haluk dalam sambutan yang dibacakan Ausilius You, Asisten I Setda Provinsi Papua Tengah dalam Ngobrol Pintar Bareng Pemerintah dan Pengusaha (Ngopi Barapen) yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Rabu 20 September 2023.
Tingginya angkatan kerja menjadi tantangan baru bagi pemerintah Provinsi Papua Tengah. Untuk mengatasi persoalan pengangguran ini, Gubernur mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Papua untuk menghentikan perekrutan tenaga kerja dari luar Papua dan lebih diprioritaskan kepada tenaga kerja lokal.
Salah satu kendala rendahnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, dikarenakan minimnya informasi lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahan.
Gubernur sangat menyayangkan, karena banyak perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah namun tidak berpengaruh menurunnya jumlah angka tenaga kerja.
Untuk itu, Gubernur menegaskan kepada 150 perwakilan perusahaan yang hadir dalam Ngopi Barepen untuk lebih mengutamakan penerimaan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur juga menyampaikan saat ini pemerintah telah membentuk Tim Satgas Stunting, Satgas Kemiskinan Ekstrem, Satgas Inflasi Daerah dan Satgas Pengangguran.
Sementara Lengga Mali, Manajer HRD PT Pangan Sari menyarankan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang mumpuni, Dinas Tenaga Kerja perlu membuka Balai Latihan Kerja (BLK).
Melalui BLK calon pencari kerja dapat dilatih untuk meningkatkan skiil dan kemampuan, sehingga bisa menjadi referensi perusahaan untuk menerima tenaga kerja.
Perlu juga melibatkan Dinas Pendidikan maupun dinas terkait lainnya agar mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan yang mumpuni, baik pendidikan formal maupun non formal.
Dikatakan, PT Pangan Sari sebagai perusahaan yang mendapat pekerjaan dari PT Freeport Indonesia sudah mempunyai komitmen peningkatan jumlah tenaga kerja lokal dengan kuota 30 persen.
Dengan suatu harapan dalam rentan waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan bisa menyerap hingga mencapai 54 persen. Namun Lengga mengakui pada sisi yang lain perusahaan mengalami kendala minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Tengah, James Boray menuturkan, untuk memproteksi perusahaan merekrut tenaga kerja, perlu adanya Peraturan Gubernur sehingga bisa membatasi penerimaan tenaga kerja antar daerah.
Pengangguran yang tinggi menjadi salah satu program pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) masalah tenagakerjaan.
James berharap melalui Ngopi Barapen ini pemerintah dan perusahaan bisa memikirkan untuk mencari jalan keluar mengatasi persoalan ini.
Dikatakan meskipun banyak perusahaan beroperasi di Mimika, namun jumlah angka pengangguran paling banyak ada di Mimika.
“Begitupun di Kabupaten Nabire meskipun banyak perusahaan tapi ada masalah ketenagakerjaan, termasuk Pania. Yang sedikit hanya Puncak Jaya,” jelasnya. (Redaksi)
