TIMIKA, Koranpapua.id- Enam Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Daerah se- Tanah Papua bertemu di Timika, Rabu 20 September 2023 malam.
Dalam pertemuan yang dikemas dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, berhasil merumuskan delapan poin kesepakatan untuk kemajuan masyarakat tanah Papua di enam provinsi.
Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Pusat di Jakarta melalui Wakil Presiden RI, Mar’uf Amin.
Pertemuan dipimpin Ketua Asosiasi Daerah se- Papua, Pj. Gubernur Papua Barat, Komjen (Pur) Paulus Waterpauw. Hadir juga Pj. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun.
Pj. Gubernur Papua Tengah diwakilkan Asisten I Setda Papua Tengah Ausilius You, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safapo juga diwakili Asisten, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo dan Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad.
Paulus Waterpauw sebelum menandatangani delapan poin kesepakatan menjelaskan, Rakerda Asosiasi Daerah se- Tanah Papua di Timika merupakan tindaklanjut rapat pembentukan asosiasi pada 23 Februari 2023 di Kota Sorong Papua Barat bersama Mendagri yang diwakilkan oleh Wamendagri Jhon Wempi Watipo.
Dalam rapat itu diputuskan perlu dan pentingnya membentuk asosiasi daerah, karena tanah Papua sudah ada enam provinsi.
“Pada saat itu semua kepala daerah memutuskan saya sebagai orang yang lebih tua jadi ketua asosiasi daerah,” jelas Paulus.
Namun karena dengan berbagai kesibukan, maka kali ini baru bisa duduk bersama membahas berbagai hal dan dirumuskan dalam hasil kerja asosiasi daerah.
Berikut delapan poin kesepakatan Rakerda Pertama Asosiasi Gubernur se- Papua:
- Badan Hukum Asosiasi Daerah se- Tanah Papua harus segera dibentuk paling akhir tahun 2023 ini. “Asosiasi ini harus ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga dalam melaksanakan peran tugas dan tamggungjawab berlandaskan legalitas hukum,” jelas Waterpauw.
- Asosiasi Gubernur se- Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program-program Nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
- Kami Asosiasi Daerah se- Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP yang menjembatani, mengkoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian atau lembaga untuk memperhatikan aspirasi yang berasal dari bupati dan walikota melalui para gubernur. Karena masing-masing daerah mempunyai satu orang perwakilan lembaga.
- Asosiasi Gubernur se- Tanah Papua bersepakat untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilu legislatif, presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan tertib dan damai.
- Melanjutkan sosialisasi kewenangan Otonomi Khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
- Asosiasi Gubernur se- Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan Pengalihan Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, perlu melakukan kerjasama antar daerah di Papua untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.
- Rapat kerja Asosiasi Daerah se-Tanah Papua melibatkan enam provinsi dan 43 kabupaten/kota serta pimpinan OPD terkait.
Mantan Kapolres Mimika ini menjelaskan dengan adanya wadah tersebut setiap program pembangunan di Papua tidak lagi langsung diturunkan oleh Pemerintah Pusat, melainkan berdasarkan usulan dan aspirasi dari bawah sesuai kebutuhan daerah.
Dengan demikian setiap kabupaten atau kota dan provinsi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Pusat secara bersama-sama bukan lagi sendiri-sendiri. (Redaksi)
