TIMIKA, Koranpapua.id- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Dominggus Robert Mayaut memastikan 1.500 rumah warga di wilayah Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru segera menikmati air bersih.
Secara resmi masuknya air bersih ke 1.500 sambungan rumah (SR) tersebut akan ditandai dengan pencanangan oleh Pj. Bupati Mimika Valentinus S. Sumito yang diagendakan tanggal 14 Agustus 2023 mendatang.
Robert Mayaut kepada awak media Rabu 9 Agustus 2023 mengatakan, air yang dipakai untuk dialirkan ke rumah warga masyarakat diambil dari sumur bor yang ada di Koperapoka.
Sumur bor di Koperapoka sudah dinyatakan layak dikonsumsi. Ini setelah dilakukan uji kelayakan dan memenuhi standar air baku oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
Untuk jaringan pipa sudah dibangun beberapa tahun lalu dengan menghabiskan dana Rp23 miliar. “Jadi teman-teman DPRD ini kan lihat 10 tahun seratusan miliar. Harusnya tahu kebutuhan kita secara teknis Engeneering Estimate berapa,” jelas Robert.
Kebutuhan pada tahun 2014 untuk memasang seluruh jaringan air bersih di Kota Timika sebesar Rp375 miliar. Besaran dana tersebut rencanakan akan membiayai pemasangan jaringan kepada 50 ribu SR.
Namun dana yang direaliasikan sampai dengan tahun 2022 hanya Rp110 miliar. Waktu berjalan sudah 10 tahun jelas sangat berdampak terhadap perhitungan biaya yag dibutuhkan.
Sehingga dikalkulasi ulang pada tahun 2022 untuk pemasangan 50 SR membutuhkan dana sebesar Rp511 miliar. Meningkatnya nilai estimasi tersebut disesuaikan dengan harga saat ini.
“Pada tahun 2022 lalu Plt Bupati nonaktif Johanes Rettob bertanya kepada saya sekarang kebutuhan anggaran air saat ini berapa? Itu baru pertanyaan teknis. Inikan barang teknis bukan barang politis. Maka pertanyaannya harus teknis begitu,” tandas Robert.
Robert mencontohkan, mengapa taksi harus parkir di terminal menunggu penumpang penuh baru jalan, meskipun sudah ada satu orang penumpang tujuan ke Pomako.
Satu orang bisa jalan menuju Pomako tetapi dari sisi operasionalnya rugi, karena biaya yang dikeluarkan sama dengan penumpang penuh kecuali carter. Begitupun dengan air bersih.
Untuk saat ini 1.000 SR bisa saja dialirkan, namun biaya yang dikeluarkan sangat besar, karena biaya yang dibutuhkan sama dengan untuk 50 ribu SR. “ Kalau mengalami kerugian nanti siapa yang tanggung,” Tanya Rpbert.
Baginya apa yang ditanyakan DPRD terkait belum tersalurnya air bersih ke rumah warga merupakan hal yang wajar, jikalau anggaran yang diusulkan sebesar Rp375 direaliasikan. Padahal mereka tahu dari anggaran yang diusulkan hanya diakomodir Rp40 miliar lebih.
Masuk tahun 2017, Robert mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Mimika yang diketuai Hadi Wiyono. Namun kebijakan anggarannya tetap saja tidak sesuai yang diusulkan.
“Jangan kita lihat uang 110 miliar sudah besar sekali. Besarnya dari mana? Biar ratusan tahun kalau kebijakan anggarannya tidak memihak untuk air maka pekerjaan ini tidak akan habis-habis,” tandasnya.
Ia berharap tim anggaran merasa bahwa ini kebutuhan dasar masyarakat maka kebijakan dananya harus memihak kepada masyarakat. “Sekarang bertanya mengapa dari 375 naik jadi 511 miliar. Karena lama kelamaan harga barang terus naik,” jelas Robert.
Dikatakan pada APBD Perubahan 2023 hanya diusulkan Rp20 miliar sehingga totalnya menjadi Rp80 miliar. Pada tahun anggaran 2024 baru diusulkan kembali sebesar Rp511 miliar. “Kita harap direalisasikan supaya bisa tuntaskan proyek air bersih ini untuk 50.000 SR,” pinta Robert. (redaksi)
