“Warga sekitar pernah datangi Dinas PUPR menuntut supaya ganti rugi kandang dan lain-lain. Akhirnya kita membangun bronjong di sisi kiri kanan sungai untuk menahan banjir”
Timika – Aktivitas tambang Galian C yang berlokasi di area Kali Selamat Datang, SP2 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap persoalan lingkungan mengklaim lokasi Galian C beroperasi secara ilegal.
Dinas yang dikomandani Jefrri Deda, S.Sos tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk penerbitan surat ijin penambangan di wilayah itu.
Jefri Deda kepada Koranpapua.id melalui sambungan telepon, Jumat 16 Juni mengatakan, lingkungan yang saat ini dipakai sebagai areal tambang Galian C sudah dalam kondisi rusak.
Aktivitas penambangan yang diduga milik pengusaha lokal Timika itu, selain tidak mengantongi ijin juga melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2019.
Untuk melakukan penertiban bukan kewenangan DLH, tetapi menjadi kewenangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda)
Jeffri menegaskan, DLH saat ini masih menunggu Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Mimika. Dengan dokumen RTRW menjadi dasar DLH mengeluarkan rekomendasi dalam pengurusan ijin tambang yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Perijinan Satu Pintu.
Dengan demikian untuk melakukan penertiban bukan kewenangan DLH, tetapi menjadi kewenangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). DLH hanya bisa memberikan himbauan agar pengusaha hentikan penggalian karena merusak lingkungan.
Jeffri juga menyampaikan bahwa Satpol PP bersama DLH sudah enam kali mendatangi lokasi galian dengan maksut menyampaikan sosialisasi kepada pemilik usaha.
Namun kedatangan petugas bukannya diterima dengan baik, tapi petugas malah diancam dan dilempari batu. Upaya lainnya yakni sudah difasilitasi pertemuan bersama Bupati dan Sekda, namun pengusaha ini tetap melawan.
“Pernah pengusaha itu datang urus ijin lingkungan tapi kami tolak. Kami bilang tidak bisa, harus bermula dari Bappeda untuk menentukan kawasan yang digali atau ditambang masuk dalam tata ruang atau tidak, kalau tidak maka harus dilarang karena melanggar Perda tata ruang,” paparnya.
Dampak yang saat ini sudah mulai dirasakan sebagai akibat penambangan di wilayah itu, selain merusak alam, sumur warga mulai mengering. Pada saat cuaca panas, debu beterbangan di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan.
Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW aktivitas galian C hanya dipusatkan di Kali Iwaka. Namun pengusaha tersebut berdalih melakukan penggalian dengan dasar rekomendasi dari Lemasko dan Lemasa.
Dampak yang saat ini sudah mulai dirasakan sebagai akibat penambangan di wilayah itu, selain merusak alam, sumur warga mulai mengering. Pada saat cuaca panas, debu beterbangan di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan.
Atas keluhan debu di sekitar Perumahan Pemda, pengusaha memindahkan jalur keluar masuk truk melalui jalan belakang Kantor Keuskupan. Namun karena dikomplain warga, kini truk pengangkut material melewati jalur depan Hotel Swiss Belinn.
Sementara Ir. Dominggus Robert Mayaut, M.Si Kadis PUPR Mimika melalui Pieter Edoway, Kabid Tata Ruang PUPR kepada Koranpapua.id via ponselnya membenarkan aktivitas penggalian itu ilegal. Termasuk melanggar PP nomor 37 tahun 2012, tentang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Kondisi terkini lokasi penambangan semakin meluas dan telah merusak kebun dan kandang babi warga yang ada di sekitar penggalian. Pada saat hujan terjadi banjir dan longsor. Kandang babi dan tanaman warga hanyut terbawa banjir.
PUPR sudah memasang papan himbauan larangan penambangan namun tidak digubris. Tahun 2022 Tim Penertiban Pemerintah Daerah bersama Bappeda, DLH, Satpol PP dan kepolisian dan kejaksaan sudah mendatangi pemiliknya dan meminta untuk menghentikan aktivitas tambang.
Kepada pemilik usaha juga sudah disampaikan bahwa di wilayah kota dilarang membuka usaha Galian C, karena merusak tata ruang. Karena sesuai Perda Tata Ruang penggalian diarahkan ke Iwaka. Semua upaya sudah dilakukan, namun sampai saat ini aktivitas tambang tetap berjalan.
“ Warga sekitar pernah datangi Dinas PUPR menuntut supaya ganti rugi kandang dan lain-lain. Akhirnya kita membangun bronjong di sisi kiri kanan sungai untuk menahan banjir. Bahkan kita programkan untuk memasang bronjong sepanjang sungai,” jelas Pieter.
Pieter mengkuatirkan apabila penggalian tidak cepat dihentikan bisa membahayakan rumah-rumah warga sekitar.
Kepada pengusaha juga sudah diingatkan untuk menutup semua kolam bekas galian dan mengaliri air dalam kolom ke sungai, sehingga tidak menjadi tempat berkembangbiak jentik nyamuk.
Mathea Mameyau, Anggota DPR Papua mendorong Pemkab Mimika melalui DLH untuk mengeluarkan surat peringatan larangan beraktivitas. Jika sampai tiga kali tetap melanggar bisa dilanjutkan dengan tindakan hukum.
Politisi PDI P ini menganjurkan untuk segera memanggil pengusahanya dan pihak-pihak terkait yang terlibat. Kepada pengusaha diberikan pemahaman dampak negatif yang timbulkan, termasuk larangan membuka usaha Galian C di wilayah kota.
“Saya tidak setuju ada galian C di dalam kota. Itu merusak pemukiman. Apabila tetap digali areanya makin luas sangat berbahaya jika terjadi banjir dampaknya bisa sampai di wilayah Pigapu,” katanya.
Makin masifnya penggalian hanya karena kepentingan uang tetapi tidak memikirkan dampak lanjutan jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
“Di Timika sekarang LSM yang bergerak dan peduli lingkungan tidak ada yang berani mengkritisi. Semua pada diam,” sesalnya. (redaksi)
