ADVERTISEMENT
Rabu, Juli 9, 2025
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua

DPD RI Serap Aspirasi Masyarakat Mimika, Wapresdir PTFI: Pempus dan Daerah adalah Mitra Freeport untuk Kesejahtaraan Masyarakat

Yoris Raweyai dalam kesempatan itu mengatakan, kehadiran DPD RI dalam advokasi ini bukan sebagai pemantik, tetapi hadir untuk memberi solusi.

10 Juni 2023
0
Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

Timika – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) advokasi untuk menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika.

Untuk mendengar aspirasi tersebut, rombongan DPD RI yang dikomandani Yoris Raweyai, Ketua Komite II melakukan pertemuan bersama manajemen PT Freport Indonesia (PTFI) yang diwakili Jenpino Ngabdi Wakil Presiden Direktur (Wapresdir) PTFI.

ADVERTISEMENT

Hadir juga Asisten III Provinsi Papua Tengah, Elisabeth Cenawatin, Pj Sekda Mimika Petrus Yumte, Anggota DPRP Papua, Mathea Mameyau dan Jhon Gobay serta sejumlah tokoh masyarakat adat di Timika.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tokoh masyarakat adat yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Rimba Papua, Jumat 9 Juni 2023 yakni, Stingal Johnny Beanal, Ketua Lemasa, Gerry Okoare, Ketua Lemasko, Yan Pieter Magal mewakili masyarakat Amungme – Kamoro dan AKBP I Gede Pu, Kapolres Mimika.

Baca Juga

Gedung Baru DPMK Mimika Hampir Rampung, Tahun Ini Pemkab Alokasikan Rp10 Miliar untuk Penyelesaian

Pegawai Honorer Ditemukan Tewas, Pelaku Diduga Anggota KKB Pimpinan Elkius Kobak

Jenpino Ngabdi, Wapresdir Freeport dalam pertemuan itu mengatakan, Ptraemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika merupakan stakeholder Freeport.

Freeport bersama pemerintah adalah mitra yang perlu saling kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua.

Romen Fifian, Manager Environmental PTFI dalam pertemuan itu mempresentasikan proses penanganan tailing serta dampak-dampaknya yang terjadi akibat pendangkalan.

Romen menjelaskan posisi tambang berada di ketinggian  4.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Batuan biji yang diambil dari bumi selanjutnya diolah.

Kurang lebih 3 persen dari hasil olahan diambil untuk diproses menjadi konsentrat dan sekitar 97 persen berupa batuan diambil untuk mineral tembaga. Sementara limbahnya dialirkan sesuai mekanisme melalui sungai dan diendapkan di area 23 ribu hektar.

Untuk pengelolaan tailing sebelumnya sudah dilakukan kajian sebelum proses Amdal 300.000 meter ton perhari dan telah disetujui tahun 1997. Pada saat itu ditemukan 12 opsi terkait bagaimana mengelola limbah.

Kemudian diputuskan tiga opsi yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan. Pertama, perluasan sistem pengendapan tailing di dataran rendah, kedua, menggunakan jalur pipa dan ketiga menggunakan metode memodifikasi daerah yang sudah ada tailing, sehingga bisa memaksimalkan daripada jumlah hasil produksi yang baru.

Dari tiga opsi ini pada tahun 1997 akhirnya diputuskan opsi terbaik untuk melakukan pengendapan tailing menggunakan sistem pengendapan yang sudah ada.

Sedimentasi tailing ini jelasnya sudah diprediksi sejak tahun 1997. Bahwa sejak Amdal dibuat maka 37 persen pengendapan tailing sudah masuk di daerah muara. Dan diprediksi dengan produksi 300.000 K akan mencapai 50 persen tailing akan masuk ke muara dan laut.

Dari angka tersebut juga sudah diprediksi ada potensi akibat tailing yakni berkaitan dengan kualitas air dan biotanya. Dalam Amdal juga sudah dijelaskan akan ada biota tertentu yang akan mati. Namun seiring berjalannya waktu ada mangrov yang bisa menyesuaikan.

Mangrov di wilayah itu ada yang tumbuh secara alami dan ada juga yang ditanam melalui proses reklamasi. Seperti yang bisa dilihat di wilayah Muara Aikwa.

Sementara Yoris Raweyai dalam kesempatan itu mengatakan, kehadiran DPD RI dalam advokasi ini bukan sebagai pemantik, tetapi hadir untuk memberi solusi.

“Itulah tugas-tugas dalam pekerjaan kami. DPD baru usia tiga periode. Dia lahir setelah reformasi. DPD adalah representasi daerah. Kalau DPR adalah representasi politik. Memiliki azas kepatuhan dan birokrasinya jelas tegak lurus,” jelas Yoris.

DPD hadir untuk membawa aspirasi dari daerahnya dan direkapitulasi secara kelembagaan di tingkat nasional. Kemudian memberikan rensonasi positip bagi daerahnya untuk kepentingan bangsa dan negara, dalam rangka menjaga dan mempertahankan NKRI.

Ia menuturkan, Freeport hadir di Indonesia sejak tahun 1967 dan sekarang sudah berusia 60 tahun. Sehingga ditengah era keterbukaan muncul berbagai persoalan di masyarakat. Banyak bermunculan perkumpulan yang mengatasnamakan adat dan budaya.

Intinya semuanya perlu duduk bersama-sama pemangku kepentingan. Perusahaan yang beroperasi di daerah harus memiliki kesamaan berpikir, apa yang dihasilkan perusahaan harus bisa dinikmati dan dirasakan masyarakat.

Lebih khusus kehadiran perusahaan harus tetap memperhatikan hak-hak kesulungan di daerah. Apalagi Papua bukan tanah kosong. Papua mempunyai penduduk dan punya pemilik.

Yoris juga mengatakan hasil diskusi dan aspirasi ini akan diplenokan di DPD. Selanjutnya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas guna mencari solusinya.

Sejak masih menjadi anggota DPR RI, Yoris selalu mengingatkan bahwa siapa saja yang ingin menempati  Papua, tanah diberkarti Tuhan penuh susu dan madu, harus menghargai hak-hak kesulungan orang Papua dan tidak boleh ada diskriminasi.

Adolfina Kum dari Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh mengharapkan Freeport dapat memperhatikan masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh, Jita, Jila dan Agimuga yang selama ini merasakan dampak dari tailing.

Gerry Okoare, Ketua Lemasko menuturkan, persoalan limbah dan lingkungan bukan menjadi beban yang harus dipikirkan sendiri oleh PTFI, tetapi juga menjadi tanggungjawab kementerian terkait.

Gerry tidak menyangkal adanya dampak tailing bagi masyarakat, namun ia harus mengakui selama ini Freeport sudah memberikan banyak kontribusi untuk negara.

Bahkan Gerry balik bertanya mana bantuan dari kementerian maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Mimika dalam mendukung penanganan lingkungan?

Sementara Yan Pieter Magal mengusulkan kepada Freeport untuk membangun akses transportasi air untuk mempermudah aktivitas masyarakat.

Elisabeth Cenawatin, Asisten 3 Setda Papua Tengah menjelaskan, pertemuan ini merupakan hasil tindaklanjut dari sebelumnya. Pemerintah Provinsi Papua melihat masalah tailing sangat penting untuk dibahas.

Ia berharap keluhan masyarakat bisa dijawab oleh Freeport dan meminta Pemerintah Pusat, DPD RI bersama Freeport  memperhatikan hal ini.

Mathea Mameyau, Anggota Komisi IV DPRP Papua meminta supaya membangun perusahaan pengolahan tailing melibatkan dua lembaga adat dengan memanfaatkan tenaga kerja anak-anak Papua.

Ia juga menyarankan supaya Freeport bersama pemerintah membuat program penanganan tailing jangka pendek, menengah dan panjang yang didalamnya melibatkan masyarakat adat. (redaksi)

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Lemasko Apresiasi Prabowo Pilih Ribka Haluk Gabung di Kabinet Indonesia Maju

Proyek Jembatan Aroanop ‘Meredup’, Lemasko Minta Penegak Hukum Serius Tangani Kasus Ini

9 Juli 2025
DLH Mimika Gaungkan ProKlim 2025, Siapkan Masyarakat Hadapi Dampak Iklim yang Nyata

Polisi Lacak Pelarian Napi Torisin, Kasatreskrim: Dugaan Sementara Telah Meninggalkan Wilayah Mimika

9 Juli 2025
DLH Mimika Gaungkan ProKlim 2025, Siapkan Masyarakat Hadapi Dampak Iklim yang Nyata

DLH Mimika Gaungkan ProKlim 2025, Siapkan Masyarakat Hadapi Dampak Iklim yang Nyata

9 Juli 2025
Perlu Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, PPATK Diminta Cek Langsung di Lapangan

Perlu Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, PPATK Diminta Cek Langsung di Lapangan

9 Juli 2025
Perusakan Pipa Konsentrat Picu Insiden Penembakan di Areal Freeport, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Perusakan Pipa Konsentrat Picu Insiden Penembakan di Areal Freeport, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

9 Juli 2025

Jeki Murib Salah Satu Tokoh Penting OPM Tewas Diterjang Amunisi Pasukan Koops Habema

9 Juli 2025

POPULER

  • Konsep Otomatis

    Kursi Sekda Mimika ‘Panas’, Siapa Penerus Petrus Yumte? Ini Tanggapan Bupati Johannes Rettob

    1987 shares
    Bagikan 795 Tweet 497
  • Cukup Misteri, Ratusan Miliar Dana Desa di Kabupaten Mimika ‘Menguap’

    1470 shares
    Bagikan 588 Tweet 368
  • Kembali Soroti Anjoknya Penyerapan Anggaran di Papua Tengah, Mendagri: Disebabkan Gubernur Berencana Ganti Kepala Dinas

    925 shares
    Bagikan 370 Tweet 231
  • Di Pelantikan Pj Gubernur Papua, Mendagri Kembali Singgung Ekonomi Papua Tengah -25,5 Persen, Uangnya Disimpan di Bank

    831 shares
    Bagikan 332 Tweet 208
  • Nasib 18 Tenaga Kesehatan di Mimika ‘Tidak Pasti’, Dua Tahun Belum Terima SK PPPK

    893 shares
    Bagikan 357 Tweet 223
  • Tumpang Tindih Fungsi dan Kewenangan, Bupati Johannes Rettob akan Lakukan Restrukturisasi Sejumlah OPD

    723 shares
    Bagikan 289 Tweet 181
  • Masa Jabatan Kepala Kampung di Mimika akan Dievaluasi, Ketahuan Selewengkan Dana Kampung Langsung Dicopot

    706 shares
    Bagikan 282 Tweet 177
Next Post
Efraim Saria, Kepala Distrik Mimika Barat Jauh. (Foto : Redaksi/Koranpapua.id)

Dinas Ketahanan Pangan Distribusikan 13 Ton Beras untuk Masyarakat Mimika Barat Jauh

Galeri Foto Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2022

Petrus Yumte: Penanganan Tailing Pemkab Mimika dan Freeport Tidak ‘Tidur’

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id