JAKARTA, Koranpapua.id- DPRD Provinsi Papua Tengah menyerahkan aspirasi masyarakat kepada Sekretariat DPR RI agar persoalan keamanan di Papua Tengah segera dibahas dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan menyusul maraknya konflik bersenjata yang berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Papua Tengah, Delius Tabuni, mengatakan aspirasi yang diserahkan merupakan hasil penyampaian masyarakat sejak Januari hingga Juli 2026. Langkah itu dilakukan setelah surat yang sebelumnya dikirim kepada DPR RI belum mendapat tanggapan.
“Hari ini kami datang langsung ke Sekretariat DPR RI untuk menyampaikan aspirasi yang kami terima dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin,” kata Delius dikutip Selasa 28 Juli 2026.
Menurutnya, DPRD Papua Tengah berharap Komisi I dan Komisi III DPR RI segera menggelar rapat untuk membahas kondisi keamanan di Papua Tengah. Ia menegaskan persoalan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga DPRD hanya meneruskan aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Papua Tengah, Diben Elaby, mengatakan tuntutan masyarakat dalam berbagai aksi demonstrasi hampir seluruhnya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami hanya membawa aspirasi yang sudah hampir lima kali disampaikan dalam aksi demonstrasi. Tuntutannya sama, yaitu terkait keamanan dan kamtibmas,” ujarnya.
Ia menilai kondisi keamanan yang belum kondusif menghambat pelaksanaan pembangunan maupun tugas DPRD di daerah. Karena itu, DPRD berharap DPR RI segera mengambil langkah konkret bersama pemerintah untuk mencari solusi.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Papua Tengah Petrus Izaach Suripatty mengatakan DPRD tidak bermaksud menentukan pihak yang benar atau salah dalam konflik yang terjadi.
Namun, pihaknya prihatin terhadap dampak kemanusiaan yang dialami masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, serta warga yang mengungsi akibat konflik.
Ia berharap pemerintah bersama DPR RI dapat menghadirkan solusi agar situasi keamanan di Papua, khususnya Papua Tengah, kembali kondusif sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. (Redaksi)
