NABIRE, Koranpapua.id– Jumlah penduduk Provinis Papua Tengah pada semester pertama tahun 2026 mencapai 1,39 Juta Jiwa.
Jumlah ini sesuai dengan data yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil yang berlangsung pada 3–4 Agustus 2026 di Jakarta.
Dalam Rakornas tersebut, Dirjen Dukcapill menyebut dari jumlah yang ada tercatat sebanyak 1.397.590 jiwa, terdiri dari 737.667 laki-laki dan 659.923 perempuan.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Semester II Tahun 2025 yang tercatat sebanyak 1.384.227 jiwa.
Dengan demikian, terjadi penambahan penduduk di Provinsi Papua Tengah sebanyak 13.363 jiwa.
Dari data yang ada kabupaten Nabire mengalami penambahan sebanyak 1.580 jiwa, dari 181.589 menjadi 183.169 jiwa.
Sementara Kabupaten Puncak Jaya bertambah 671 jiwa, dari 221.045 menjadi 221.716 jiwa.
Selanjutnya, Paniai bertambah 2.093 jiwa, dari 323.503 menjadi 325.596 jiwa. Mimika bertambah 1.162 jiwa, dari 179.357 menjadi 180.519 jiwa.
Dogiyai mengalami penambahan 1.152 jiwa, dari 117.771 menjadi 118.923 jiwa. Intan Jaya bertambah 713 jiwa, dari 138.742 menjadi 139.455 jiwa.
Deiyai bertambah 1.423 jiwa, dari 93.772 menjadi 95.195 jiwa. Adapun Puncak tercatat mengalami penambahan sebanyak 4.569 jiwa, dari 128.448 menjadi 133.017 jiwa.
Peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Dukcapil PMK), khususnya dalam penyediaan sarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan.
Dukungan tersebut antara lain berupa tinta cetak ribbon, film, peralatan perekaman mobile, printer cetak KTP-el, serta blangko KTP-el.
Termasuk melakukan kerja sama pengolahan database kependudukan antara administrator database kependudukan kabupaten dan provinsi.
Pelayanan administrasi kependudukan juga diperluas melalui kegiatan pelayanan mobile oleh Dinas Dukcapil di masing-masing kabupaten.
Petugas mendatangi distrik, kampung hingga sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara langsung kepada masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Dukcapil PMK Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, A.Md, berharap dukungan kepala daerah terhadap anggaran kegiatan pelayanan jemput bola, terutama untuk menjangkau distrik dan kampung yang berada jauh dari ibu kota kabupaten.
Dukungan anggaran tersebut penting agar pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan langsung di tempat domisili masyarakat sehingga warga tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Kami berharap masyarakat wajib memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP-el dan akta-akta pencatatan sipil agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan,” ujarnya. (Redaksi)
