TIMIKA, Koranpapua.id- Komisi I DPRK Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur TNI-Polri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rabu 15 April 2025.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat DPRK Mimika, Rabu 15 April 2026, dipimpin Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alvian Akbar Balyanan.
Hadir dalam Rakor tersebut, Danyon B Pelopor Polda Papua Tengah Kompol Onosimus Umbu Sairo, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Teuku Jozanda, serta Kepala Kesbangpol Mimika Ronny Marjen.
Dalam pertemuan itu, Komisi I berupaya memperoleh gambaran menyeluruh terkait situasi keamanan di wilayah Kabupaten Mimika.
Termasuk pemetaan daerah rawan konflik serta tingkat eskalasi yang terjadi.
Alvian Balyanan menjelaskan bahwa rapat ini menghadirkan unsur TNI dan Polri untuk memaparkan kondisi di lapangan.
Namun, pihak Polres Mimika belum dapat hadir dan akan dijadwalkan dalam pertemuan lanjutan.
“Pada prinsipnya, kami ingin mengetahui wilayah mana saja yang memiliki potensi konflik, serta daerah yang sudah terjadi konflik namun belum mengalami penurunan eskalasi,” ujarnya.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain Kwamki Narama, Kapiyaya, serta sejumlah distrik di wilayah pegunungan yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
Hasil pemetaan ini akan menjadi bahan bagi Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik DPRK Mimika dalam merumuskan langkah strategis ke depan.
Selain itu, data terkait wilayah Kapiyaya juga akan diserahkan kepada Pansus Tapal Batas.
“Data ini akan kami perbarui sebagai bahan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pansus Penanganan Konflik dalam kerja-kerja ke depan,” jelasnya.
Selain konflik sosial, rapat juga menyoroti tingginya angka kriminalitas di wilayah perkotaan, seperti kasus begal dan pencurian, yang dinilai mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat.
Terkait konflik di Kwamki Narama, Alvian menyebutkan bahwa perhatian ke depan difokuskan pada upaya pemulihan pascakonflik.
“Yang perlu didorong saat ini adalah pemulihan pascakonflik, baik dari sisi sosial, adat, infrastruktur, maupun kondisi psikologis masyarakat, termasuk anak-anak sekolah,” katanya.
Seluruh upaya pemulihan tersebut kata dia nantinya akan menjadi bagian dari kerja Pansus Penanganan Konflik DPRK Mimika. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
