JAKARTA, Koranpapua.id- Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) se- Papua Raya melakukan audensi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Rombongan MRP dari enam provinsi yang dipimpin Agustinus Anggaibak, Koordinator Asosiasi MRP se-Tanah Papua diterima Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai dan sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI lainnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta 10 April 2026, membahas isu-isu krusial mulai dari stabilitas keamanan hingga transparansi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan, DPD RI menyambut baik kedatangan pimpinan MRP dari enam provinsi di Papua sebagai upaya mencari solusi bersama atas dinamika yang terjadi di daerah.
“Kehadiran kita di sini sebagai solusi di Papua bukan sebagai pemantik,” ucap Yorrys.
Koordinator Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak dalam audensi tersebut menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait kondisi keamanan yang tak kunjung stabil di sejumlah wilayah di Papua.
Melihat kondisi keamanan Papua yang tidak tahu kapan akan berakhir, Agustinus menegaskan bahwa Papua merupakan tanah berkat, bukan tanah pertumpahan darah.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI, Agustinus mendesak agar segera dilakukan dialog antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan seluruh konflik yang terus terjadi di Tanah Papua.
“Kami meminta Pemerintah Pusat dan Daerah duduk bersama untuk menjamin keamanan masyarakat. Saat ini, penempatan pasukan non-organik justru memicu ketakutan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Agustinus juga menyoroti penyelenggaraan Otsus Papua yang tidak transparan dan terancam gagal jika tidak segera dibenahi melalui mekanisme pengawasan DPD RI.
Pihaknya meminta DPD RI untuk mencari solusi bagi Otsus papua. “Kami berharap Otsus ini bisa berjalan kembali, maka kami meminta DPD RI bisa mencari solusi sehinggal Otsus ini tidak gagal,” paparnya.
Senada dengan Agustinus, Sekretaris Asosiasi Ketua MRP Provinsi Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak menambahkan, Papua sama dengan daerah lain di Indonesia yang membutuhkan kenyamanan dan kepastian hidup.
“Kita berharap tidak ada kecurigaan terhadap masyarakat Papua. Karena kita sama dengan daerah lain yang mengharapkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan,” harapnya.
Senator asal Papua Barat Filep Wamafma menambahkan, kolaborasi antara DPD RI dan MRP adalah kunci.
“Sesuai mandat UU Otsus, pemerintah wajib melibatkan DPD. Kami meminta usulan dari MRP untuk kami pelajari dan jadikan masukan kepada Pemerintah Pusat sebagai terobosan kebijakan,” ujar Filep. (Redaksi)
