TIMIKA, Koranpapua.id– Masyarakat terdampak konflik tapal batas wilayah di Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, saat ini hidup semakin susah.
Mereka mengeluhkan minimnya perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika, terhadap kondisi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di pengungsian.
Ketua Aliansi Pemuda Kampung Kapiraya, Alpius Minama, mengatakan bahwa sejak mengungsi, masyarakat kehilangan akses mata pencaharian, pendidikan, serta aktivitas sosial lainnya.
Kondisi tersebut kata dia diperparah dengan belum adanya realisasi bantuan lanjutan dari pemerintah.
“Pertama-tama, yang saya mau mengeluh kepada pemerintah itu persoalan ekonomi. Kami masyarakat yang terdampak konflik tapal batas ini, tidak ada perhatian soal ekonomi untuk kami di pengungsian yang ada tinggal di sekitar sini,” ujarnya kepada koranpapua.id, Kamis 5 Februari 2026.
Ia menyebutkan, bantuan terakhir yang diterima masyarakat terjadi pada akhir Desember 2025 dan hanya berupa bahan makanan (Bama).
“Kami terima terakhir itu di akhir bulan Desember dan sampai saat ini kami tidak dapat perhatian penuh dari pihak pemerintah terkait masalah ekonomi kami pengungsi yang sangat minim,” katanya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Kampung Wumuka, Willem Tewa, menyampaikan bahwa lima kampung di Distrik Mimika Barat Tengah, telah meninggalkan kampung halaman mereka sejak Oktober dan kini hidup dalam keterbatasan di lokasi pengungsian.
“Warga lima kampung Wakia, Wumuka, Kapiraya, Mupuruka dan Uta yang sementara ini mengalami masalah, yang sekarang meninggalkan kampung sudah dari bulan Oktober,” terangnya.
Meski menghadapi kondisi sulit, Willem menegaskan bahwa masyarakat tetap menghargai langkah pemerintah daerah yang tengah menjalankan proses penyelesaian konflik tapal batas.
“Kami sangat menghargai kepada pemerintah sementara jalani proses hukum, dan kami minta tolong supaya segera selesaikan persoalan itu supaya antara kami dengan suku saudara-saudara kami itu semua hidup aman dan damai.”
Selain persoalan ekonomi, warga pengungsi juga menghadapi kerusakan tenda akibat cuaca buruk, keterbatasan air bersih, serta sulitnya akses layanan kesehatan karena ketiadaan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
Karena itu, melalui penyampaian ini, mereka berharap Pemkab Mimika dapat memberikan perhatian yang lebih serius dan berkelanjutan.
Terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti bahan makanan, tenda layak, air bersih, serta dukungan akses kesehatan, sambil menunggu proses penyelesaian tapal batas diselesaikan secara menyeluruh. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
