ADVERTISEMENT
Minggu, November 15, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Harga Beras di Papua Belum Normal, Pempus Perlu Intervensi Melalui Distribusi Khusus

“Sebelumnya, biaya tersebut ditanggung oleh pihak ritel, distributor, maupun BUMN pangan. "Kalau sekarang ditanggung oleh pemerintah. Kalau sebelumnya tidak”.

6 Desember 2025
0
Harga Beras di Papua Belum Normal, Pempus Perlu Intervensi Melalui Distribusi Khusus

Beras SPHP (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

JAKARTA, Koranpapua.id- Harga beras secara nasional menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 relatif normal, kecuali di Tanah Papua.

Terkait ini Pemerintah Pusat (Pempus) telah menyiapkan langkah khusus untuk menurunkan harga beras di Papua.

Salah satu upaya yang dilakukan intervensi yakni perlu distribusi khusus lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sarwo Edhy, Plt. Sekretaris Utama Bapanas menyebut bahwa kondisi Papua memang berbeda dari wilayah lain.

Baca Juga

Bupati Mimika Dorong Deklarasi Timika untuk Rawat Toleransi

Gala Dinner KKT II, Bupati Mimika Ajak Daerah Rawat Toleransi

Hal itu disampaikan Sarwo Edhy di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan peluncuran beras SPHP khusus bagi wilayah Papua yang dilakukan langsung oleh Kapolri bersama pejabat Kementerian Pertanian dan Bapanas.

“Papua memang agak tinggi, oleh karena itu nanti hari Selasa kalau tidak ada halangan, Bapak Kapolri tentunya dengan pejabat dari Kementerian Pertanian dan Bapanas akan melaunching beras SPHP khusus untuk wilayah Papua,” ujar Sarwo Edhy.

Diharapkan nanti ke depan wilayah Papua harga berasnya akan normal. Peluncuran ini dilakukan serentak dari gudang-gudang filial yang sudah ada di seluruh kabupaten/kota di Papua.

“Jadi launching beras SPHP ini mengeluarkan ya. Jadi kita sudah punya gudang-gudang filial di setiap kabupaten/kota di Papua. Nanti secara serentak akan dilaunching oleh Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Kapolri,” ujarnya.

Adapun perbedaan skema baru ini dengan yang sebelum-sebelumnya, terletak pada biaya distribusi.

Di mana pemerintah kini akan menanggung seluruh biaya pengiriman dari titik asal hingga Papua, sehingga harga dapat ditekan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Yang membedakan itu biaya distribusi sekarang ditanggung oleh pemerintah. Itu angkutnya dihitung dan ditanggung oleh pemerintah. Itu yang membedakan,” jelasnya.

Sebelumnya, biaya tersebut ditanggung oleh pihak ritel, distributor, maupun BUMN pangan. “Kalau sekarang ditanggung oleh pemerintah. Kalau sebelumnya tidak,” ucap dia.

Dengan skema ini, harga SPHP di Papua akan mengikuti HET zona Indonesia Timur. “Harganya sesuai HET. Untuk wilayah timur, untuk SPHP itu Indonesia Timur Rp13.500 per kg, Maluku dan Papua ya,” terang Sarwo Edhy. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Bupati Mimika Dorong Deklarasi Timika untuk Rawat Toleransi

Bupati Mimika Dorong Deklarasi Timika untuk Rawat Toleransi

14 November 2026
Gala Dinner KKT II, Bupati Mimika Ajak Daerah Rawat Toleransi

Gala Dinner KKT II, Bupati Mimika Ajak Daerah Rawat Toleransi

14 November 2026
Peserta KKT II Mimika Sambangi Masjid dan Gereja Berdampingan

Peserta KKT II Mimika Sambangi Masjid dan Gereja Berdampingan

14 November 2026
Satgas Damai Cartenz Layani Kesehatan Warga Pegunungan Bintang

Satgas Damai Cartenz Layani Kesehatan Warga Pegunungan Bintang

14 November 2026
Mimika Sasar 25 Kampung untuk Percepatan Stop BABS 2026

Mimika Sasar 25 Kampung untuk Percepatan Stop BABS 2026

14 November 2026
Bappeda: Peningkatan IPM Mimika Perlu Guru Berkualitas

Bappeda: Peningkatan IPM Mimika Perlu Guru Berkualitas

14 November 2026

POPULER

  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    560 shares
    Bagikan 224 Tweet 140
  • Bupati Rettob Sebut APBD Mimika 2027 Bakal Turun Drastis

    538 shares
    Bagikan 215 Tweet 135
  • 132 Kampung di Mimika Cairkan DD dan ADD, Meekurima Terkendala

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Enam Pendulang Keracunan Asap Genset di Mile 21

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    523 shares
    Bagikan 209 Tweet 131
  • Mama-Mama Papua Desak Pemkab Mimika Sediakan Tempat Usaha

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Dana Desa dan ADD Mimika 2026 Rp267 Miliar, Ini Peruntukannya

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Wamendagri Ribka Haluk: Perempuan Papua Perlu Terus Tingkatkan Kemampuan Kepemimpinan

Wamendagri Ribka Haluk: Perempuan Papua Perlu Terus Tingkatkan Kemampuan Kepemimpinan

Bupati Johannes Rettob Kukuhkan Pengurus IK3M, Anton Welerubun Tekankan Penguatan Nilai Ain Ni Ain

Bupati Johannes Rettob Kukuhkan Pengurus IK3M, Anton Welerubun Tekankan Penguatan Nilai Ain Ni Ain

Jelang Natal 2025, BI Papua Targetkan Penukaran Uang Capai Rp27, 6 Miliar

Jelang Natal 2025, BI Papua Targetkan Penukaran Uang Capai Rp27, 6 Miliar

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id