TIMIKA, Koranpapua.id– Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) menyampaikan rasa kecewa terhadap kinerja Anggota DPR Mimika Jalur Otonomi Khusus (Otsus) yang terpilih melalui Tim Seleksi (Timsel) beberapa waktu lalu.
Lemasko menilai, perwakilan masyarakat adat Suku Kamoro yang duduk sebagai wakil rakyat, sejak dilantik tidak pernah memperjuangkan persoalan-persoalan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat.
Padahal keberadaan mereka di gedung dewan bertujuan untuk mewakili masyarakat adat memperjuangkan aspirasi dalam mempercepat pembangunan di Mimika sesuai dengan kearifan lokal.
Rasa kecewa ini disampaikan Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua Lemasko kepada koranpapua.id, Senin 24 November 2025.
Menurutnya, tugas lain yang diemban DPR jalur Otsus adalah mengawal dan memastikan implementasi kebijakan Otsus berjalan efektif di masyarakat.
“Saya mewakili lembaga merasa kecewa, banyak persoalan di masyarakat tidak tersentuh oleh mereka (DPR Jalur Otsus),” tutur Marianus.
“Selama ini mereka tidak pernah turun ke lapangan minimal mengecek apa sih yang terjadi di akar rumput,” sesal Marianus.
Padahal menurut Marianus, selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, Anggota DPR Jalur Otsus juga punya tugas yang spesifik pada pelaksanaan kebijakan Otsus dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
“Tapi yang kami pantau selama ini, mereka tidak jalankan tugas dan fungsi yang sebenarnya. Reses juga tidak pernah ketemu masyarakat, tetapi justru lebih banyak ke luar Timika,” pungkas Marianus.
“Seharusnya mereka perlu membicarakan dan memperjuangkan hak-hak OAP seperti hak ulayat, hutan, tanah dan manusia. Termasuk mendata keberadaan OAP dan berkordinasi dengan pemerintah untuk diperhatikan,” tambah Marianus.
Ia mencontohkan, peristiwa terbaru yang cukup hangat soal sengketa batas wilayah antara Kabupaten Mimika dan Deiyai yang erat kaitannya dengan batas wilayah adat.
Untuk membantu pemerintah daerah, seharusnya anggota DPR Jalur Otsus yang berasal dari wilayah itu, turun ke masyarakat untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.
“Ini sepertinya mereka tidak tahu tupoksi yang harus dikerjakan. Jujur Lemasko merasa rugi karena Timsel salah pilih orang untuk mewakili masyarakat Komoro di legislatif,” tandasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
