TIMIKA, Koranpapua.id– Johannes Rettob (JR), Bupati Mimika memutuskan untuk menemui ratusan warga yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Selasa 29 April 2025.
Dihadapan massa aksi, Bupati JR menjelaskan bahwa, pemerintah segera mencari solusi terbaik agar layanan penerbangan ke empat distrik kembali beroperasi.
“Saya paham, memang sudah lama tidak ada lagi pesawat yang melayani ke wilayah gunung. Saya minta bapak ibu sabar, kita akan buka akses agar pesawat terbang kembali,” janji Bupati JR.
Menurutnya, semua akses penerbangan bisa saja berjalan tergantung situasi keamanan yang tentunya didukung oleh masyarakat setempat.
“Kita bisa buka akses kalau semuanya aman. Kami akan kerja kalau masyarakat dukung maka kami segera selesaikan,” katanya.
Di hadapan massa aksi, Bupati JR mengatakan bahwa pengerjaan Lapangan Terbang (Lapter) di Bella dan Hoya akan dirampungkan tahun ini.
Sementara terkait subsidi penerbangan perintis yang selama ini mendanai pelayanan penerbangan ke wilayah pedalaman, dianggarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Namun karena situasi keamanan, maka Kementerian Perhubungan sejak tahun 2024 tidak lagi melakukan subsidi untuk empat rute penerbangan tersebut.
Meski begitu, di tahun 2025 Pemkab Mimika telah menyisikan anggaran untuk memberikan subsidi guna mendanai penerbangan ke wilayah-wilayah tersebut.
“Kalian kasih waktu kami, mudah-mudahan bisa satu bulan selesai. Saya merasakan apa yang kamu rasakan, bagaimana susahnya. Kami akan usahakan,” tandas Bupati JR.
Terkait tuntutan massa soal stigma zona merah, Bupati JR mengatakan akan melakukan rapat bersama pihak TNI-Polri.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjamin stabilitas keamanan di setiap distrik.
Jania Basir, Kadis Perhubungan Mimika membenarkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran subsidi untuk penerbangan perintis menggunakan anggaran APBD 2025.
“Tahun ini kami sudah anggarankan untuk subsidi penerbangan perintis senilai Rp25 miliar untuk melayani Lapter yang ada di Kabupaten Mimika,” pungkasnya.
Usai mendengar penjelasan dari Bupati massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan aman dan tertib dengan pengawasan jajaran Polres Mimika yang dipimpin AKBP Billyandha Hildario Budiman, Kapolres Mimika. (Redaksi)
