TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk mendeteksi potensi konflik dan berbagai gangguan di tengah masyarakat sejak dini.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika, Ananias Faot, mengatakan anggota FKDM di tingkat kabupaten dan distrik harus mampu membaca situasi, menyerap informasi masyarakat, serta membangun komunikasi sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.
“Kita membutuhkan kemampuan untuk membaca situasi, mendengar suara masyarakat, mengidentifikasi potensi persoalan, serta membangun komunikasi sebelum sesuatu persoalan berkembang menjadi konflik,” kata Ananias saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas SDM anggota FKDM Kabupaten Mimika dan distrik yang digelar Kesbangpol di salah satu hotel di Timika, Kamis 1 Oktober 2026.
Menurut Ananias, keamanan, ketenteraman, ketertiban, kedamaian, dan stabilitas daerah merupakan fondasi penting bagi pembangunan.
“Kita tidak mungkin membangun ekonomi masyarakat dengan baik apabila masyarakat hidup dalam suasana penuh kekhawatiran. Kita tidak mungkin meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan apabila terjadi gangguan keamanan dan konflik sosial,” ujarnya.
Ia mengatakan Mimika memiliki dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan yang kompleks. Kondisi tersebut membuat pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi awal mengenai persoalan yang berkembang di lingkungan masing-masing.
Selain potensi konflik sosial, kata Ananias, tantangan yang perlu diwaspadai mencakup penyebaran berita bohong, ancaman terhadap toleransi, hingga kerawanan bencana alam.
Karena itu, anggota FKDM diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengenali potensi kerawanan, mengumpulkan informasi secara objektif, serta membedakan informasi yang benar dan informasi yang belum terverifikasi.
Anggota FKDM juga diminta membangun komunikasi dengan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai unsur masyarakat lainnya.
“Kelima, mampu memberikan informasi awal serta rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Ananias menegaskan kewaspadaan dini tidak berarti masyarakat harus saling mencurigai. Menurut dia, kewaspadaan perlu dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, dan informasi berdasarkan fakta.
“Jangan menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebaliknya, jadilah bagian dari solusi dengan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan komunikasi yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Kementerian Dalam Negeri RI, Thephilius Lukas Ayomi, mengatakan FKDM merupakan instrumen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.
“Lewat Kementerian Dalam Negeri, pemerintah membuat instrumen di mana masyarakat bisa berpartisipasi, yang namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,” kata Thephilius.
Menurut dia, partisipasi masyarakat melalui FKDM diperlukan agar berbagai ancaman dan gangguan terhadap pembangunan serta pelayanan publik dapat diantisipasi lebih awal.
“Dengan forum ini diharapkan partisipasi masyarakat untuk menjaga daerahnya tetap stabil, sehingga ancaman, gangguan terhadap pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pelayanan publik itu bisa diantisipasi secara dini,” ujarnya.
Ananias juga meminta anggota FKDM dari distrik, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan, meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat.
“Setelah kembali ke tengah masyarakat, jadilah mata dan telinga masyarakat yang bekerja secara objektif, bertanggung jawab, dan berintegritas,” pesanya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
