TIMIKA, Koranpapua.id – Penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Kementerian Dalam Negeri RI, Thephilius Lukas Ayomi, mengatakan ancaman tersebut semakin nyata seiring masifnya penggunaan media sosial.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di sela-sela kegiatan peningkatan kapasitas SDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mimika dan distrik di Timika, Kamis 1 Oktober 2026.
“Ancaman kita tentunya berkaitan dengan era digital. Pertama itu berita hoaks, itu paling ancaman yang paling nyata hari-hari ini. Bahkan media sosial lebih masif, ujaran-ujaran kebencian,” kata Thephilius.
Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat.
Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila perlu menjadi pijakan dalam menyikapi perbedaan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat maupun aktivitas di ruang digital. Persatuan, toleransi antarumat beragama, serta penghormatan terhadap keberagaman dinilai penting untuk terus dikedepankan.
Thephilius menilai kondisi kehidupan masyarakat Mimika dari sisi harmonisasi, kehidupan beragama, dan kebersamaan cukup baik. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.
“Saya kira Kabupaten Mimika ini terkait harmonisasi, kehidupan beragama dan kebersamaan ini, di Mimika ini kayaknya sangat baik,” ujarnya.
Ia juga menyebut Mimika direncanakan menjadi lokasi agenda nasional yang berkaitan dengan harmonisasi kehidupan berbangsa.
Menurutnya, keberagaman masyarakat Mimika menunjukkan bahwa berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan.
Di tengah kondisi tersebut, Thephilius menilai media memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Media, kata dia, dapat membantu menyampaikan informasi mengenai perbedaan maupun persoalan sensitif dengan bahasa yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.
“Hal-hal negatif juga bisa dibahasakan yang baik sehingga diterima oleh semua,” katanya.
Menurut Thephilius, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Karena itu, keberadaan FKDM menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam mendeteksi berbagai potensi gangguan sejak dini.
“Inti dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial politik di daerah,” ujarnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
