TIMIKA, Koranpapua.id – Krisis keamanan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kembali menjadi sorotan. Penyanderaan sejumlah siswi dan gelombang pengungsian warga membuat aktivitas masyarakat lumpuh, sementara tokoh masyarakat mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan keselamatan warga sipil.
Tokoh masyarakat Jila sekaligus mantan anggota DPRD Mimika, Yohanis Kibak, meminta pimpinan TNI-Polri, khususnya Dandim dan Kapolres Mimika, mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani situasi tersebut.
Menurut Yohanis, langkah keamanan perlu mempertimbangkan keselamatan para korban yang disebut masih berada dalam penyanderaan serta kondisi masyarakat yang kini meninggalkan sejumlah kampung.
“Masyarakat panik dan tidak bisa beraktivitas. Gereja kosong, pemerintahan kampung lumpuh, dan warga tidak berani berkebun. Kami meminta TNI menahan diri dan menarik pos-pos baru tersebut untuk dipusatkan kembali di ibu kota Distrik Jila,” tegas Yohanis, Rabu (23/9/2026).
Ia menyebut sedikitnya lima kampung, yakni Relmakavia, Ambuagom, Bunarebukin, Kambu dan Diloa, mengalami pengosongan akibat kekhawatiran warga terhadap situasi keamanan.
Yohanis menilai penarikan pos dari wilayah yang menjadi ruang aktivitas masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai bentuk kelemahan negara. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka ruang bagi tokoh adat dan keluarga untuk membangun komunikasi guna mencari jalan keluar atas penyanderaan.
“Anak-anak ini harus diselamatkan dan kembali ke bangku sekolah. Berikan kami, para tokoh adat dan keluarga, kesempatan untuk membangun komunikasi secara internal,” ujarnya.
Jangan Biarkan Warga Sipil Menjadi Korban
Yohanis mengingatkan bahwa pendekatan keamanan yang tidak memperhitungkan posisi para sandera berpotensi memperumit upaya penyelamatan. Karena itu, ia mendorong adanya ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, keluarga dan masyarakat setempat.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya menunggu perkembangan dari Timika. Kepala Distrik Jila dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) diminta turun langsung menangani kondisi warga yang terdampak.
Selain persoalan keamanan, kebutuhan dasar pengungsi juga menjadi perhatian. Yohanis meminta pemerintah segera mengirimkan bantuan bahan makanan serta dukungan tanggap darurat melalui transportasi udara, mengingat akses darat menuju wilayah tersebut terbatas.
“Bantuan harus segera dikirim karena pasokan logistik warga mulai menipis,” katanya.
Tokoh Adat Minta Hak Warga Jila Tidak Terabaikan
Yohanis juga menyoroti dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat adat. Menurutnya, wilayah dari Jikimugi hingga Jilawanggama merupakan bagian dari wilayah adat Amungme yang memiliki hubungan erat dengan marga dan sungai-sungai adat.
Pengosongan kampung akibat konflik, lanjut dia, bukan hanya menghentikan aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan aparat keamanan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas, sembari tetap mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani kelompok bersenjata.
“Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan anak-anak, memastikan masyarakat mendapat makanan dan memberikan ruang agar kehidupan warga bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Yohanis berharap sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat dan keluarga dapat menghasilkan penyelesaian yang tidak menambah korban sipil.
“Jangan sampai konflik membuat anak-anak kehilangan masa depan dan masyarakat kehilangan kampung halamannya,” tegasnya.
Penulis: Ril Minggu
Editor : Marthen L L Moru
