ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Martinus Agapa: Pengadaan Jangan Sekadar Administrasi, Harus Berdampak bagi Pembangunan Papua

“Anggaran harus menjadi pengadaan yang berkualitas, sehingga menghasilkan infrastruktur dan layanan yang memadai serta memiliki nilai bagi masyarakat,” ujarnya.

23 September 2026
0
Martinus Agapa: Pengadaan Jangan Sekadar Administrasi, Harus Berdampak bagi Pembangunan Papua

Ketua Panitia Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah se-Tanah Papua Tahun 2026, Martinus Agapa (foto: Ril/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id – Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Tanah Papua didorong tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah se-Tanah Papua Tahun 2026, Martinus Agapa, yang juga menjabat Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Rabu (23/9/2026).

Martinus mengatakan, karakteristik Papua yang memiliki wilayah luas, medan yang menantang, konektivitas antardaerah yang belum merata, biaya logistik tinggi, serta kapasitas sumber daya manusia dan pasar lokal yang beragam membutuhkan strategi pengadaan yang kontekstual dan adaptif.

“Pengadaan harus menjadi instrumen strategis pembangunan, bukan hanya sekadar proses administrasi,” tegas Martinus.

Baca Juga

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

Menurutnya, regulasi khusus untuk Papua harus dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, UMKM dan koperasi. Namun, keberpihakan tersebut tetap harus berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas.

Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran APBN maupun APBD yang dikelola pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi pengadaan yang berkualitas, baik berupa sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan maupun kebutuhan pembangunan lainnya.

“Anggaran harus menjadi pengadaan yang berkualitas, sehingga menghasilkan infrastruktur dan layanan yang memadai serta memiliki nilai bagi masyarakat,” ujarnya.

Dorong Kolaborasi, Bukan Kerja Sektoral

Martinus juga menyoroti pentingnya mengubah pola kerja pemerintah daerah dari sektoral menjadi kolaboratif. Menurutnya, pengadaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam satu ekosistem, mulai dari pemerintah daerah, OPD, UKPBJ, PPK, Bappeda, pelaku usaha, UMKM, komunitas lokal hingga masyarakat penerima manfaat.

“Cara kerja kita tidak bisa biasa-biasa saja. Kolaborasi harus kita tingkatkan dan kerja sektoral harus kita tinggalkan,” katanya.

Ia menjelaskan, kolaborasi harus dibangun dengan tujuan bersama, kepercayaan, dialog, kapasitas, pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kolaborasi, kata dia, bukan untuk mengaburkan kewenangan, tetapi justru memperjelas peran masing-masing pihak.

Rakor Ditargetkan Hasilkan Rencana Aksi

Lebih lanjut, Martinus berharap Rakor Pengadaan Barang dan Jasa se-Tanah Papua tidak berakhir sebagai agenda seremonial. Forum tersebut harus menghasilkan peta jalan dan rencana aksi yang jelas untuk memperkuat tata kelola pengadaan di Papua.

Rencana aksi itu, menurutnya, harus memiliki pemilik aksi, target, waktu pelaksanaan serta mekanisme pemantauan yang terukur.

“Jangan sampai hanya deklarasi menjadi dokumen seremonial. Mari wujudkan aksi nyata yang terukur, terpantau dan berdampak,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola juga perlu diarahkan pada peningkatan kematangan UKPBJ, pemenuhan tenaga fungsional pengadaan, optimalisasi sistem pengadaan elektronik, peningkatan transaksi UMKM dan pelaku usaha lokal, serta pendampingan terhadap paket-paket strategis daerah.

“Dari Timika kita kuatkan pengadaan. Dari pengadaan yang berkualitas, kita percepat pembangunan untuk mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, produktif dan sejahtera,” pungkas Martinus.

Penulis: Ril Minggu

Editor : Marthen L L Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    528 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post
LKPP: Pengadaan di Papua Jangan Berhenti pada Administrasi, Harus Berdampak bagi Masyarakat

LKPP: Pengadaan di Papua Jangan Berhenti pada Administrasi, Harus Berdampak bagi Masyarakat

Adi Sumarrna Tegaskan RAT Bukan Sekadar Kewajiban, Tapi Penentu Arah Koperasi

Adi Sumarrna Tegaskan RAT Bukan Sekadar Kewajiban, Tapi Penentu Arah Koperasi

754 Koperasi Tercatat di Mimika, Samuel Yogi Dorong Pengurus Aktif Benahi Tata Kelola

754 Koperasi Tercatat di Mimika, Samuel Yogi Dorong Pengurus Aktif Benahi Tata Kelola

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id