TIMIKA, Koranpapua.id – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI menyoroti konflik, kekerasan, pengungsian, dan perlindungan masyarakat sipil di Tanah Papua.
Pansus mendorong pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas dan komprehensif untuk menangani persoalan yang dinilai terus berulang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan dialog bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta sejumlah pemangku kepentingan di Aula Pertemuan Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Kabupaten Mimika, Kamis 17 September 2926.
Filep mengatakan, berbagai laporan masyarakat yang diterima Pansus menunjukkan persoalan keamanan dan kemanusiaan masih terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Laporan tersebut berasal dari pemerintah daerah, DPR kabupaten dan provinsi, Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga masyarakat hingga Komnas HAM.
“Kehadiran kami di provinsi, baik di Papua Barat Daya dan sekarang Papua Tengah, berawal dari sejumlah pengaduan masyarakat melalui panitia khusus DPR kabupaten, provinsi, MRP, lembaga sosial kemasyarakatan, maupun laporan dari Komnas HAM,” kata Filep.
Ia menyebut data Komnas HAM yang dipaparkannya mencatat 42 peristiwa konflik sepanjang semester I 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan 59 orang meninggal dunia dan 50 lainnya terluka.
Dari korban meninggal, 43 orang disebut merupakan warga sipil, delapan anggota TNI-Polri, dan delapan anggota kelompok bersenjata.
Menurut Filep, data tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola penanganan konflik, terutama untuk memastikan masyarakat sipil tidak terus menjadi korban.
“Konflik yang terjadi di daerah masing-masing itu benar terjadi. Tokoh agama mengakui, lembaga masyarakat menyampaikan bahwa pengungsi benar terjadi, konflik bersenjata yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban juga benar terjadi,” ujarnya.
Dorong Investigasi dan Dialog
Filep mengatakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan sejumlah langkah untuk menangani konflik Papua, termasuk investigasi, rekonsiliasi, dan dialog.
Ia menilai penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga perlu memperhatikan persoalan kemanusiaan dan trauma masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
“Pemerintah harus mengambil sikap tegas. Ini masalah kemanusiaan yang sangat serius dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah,” kata Filep.
Bupati Mimika: Konflik Papua Tak Hanya Bersenjata
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan konflik di Papua memiliki persoalan yang kompleks. Menurut dia, konflik tidak hanya berbentuk konflik bersenjata, tetapi juga konflik horizontal, persoalan ekonomi, serta sengketa tapal batas yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Rettob mencontohkan konflik antarmasyarakat yang kemudian memicu pengungsian ke Mimika. Persoalan yang terjadi di kampung, kata dia, dapat meluas hingga ke wilayah perkotaan.
“Jadi saya kira ini semua menjadi catatan kita. Karena kami pemerintah ingin membangun program yang kita jalankan dari kampung dan lainnya. Ini harapan masyarakat Papua. Tetapi kita juga tidak bisa membangun secara maksimal karena terjadi situasi-situasi seperti ini,” ujar Rettob.
Tujuh Perempuan Masih Dicari
Dalam forum tersebut, Rettob juga menyampaikan perkembangan kasus sembilan perempuan yang dilaporkan disandera dalam insiden di Distrik Jila pada 17 Agustus 2026.
Dari sembilan perempuan tersebut, dua orang telah ditemukan. Sementara tujuh lainnya masih dalam pencarian dan menjadi perhatian pemerintah bersama pihak terkait.
“Dan kami saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan semuanya dengan selamat. Saya mengharapkan persoalan ini bisa diselesaikan secara baik,” kata Rettob.
RDP tersebut menjadi forum bagi Pansus Papua DPD RI untuk menghimpun informasi langsung mengenai konflik dan persoalan kemanusiaan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan menjadi bahan Pansus dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
