TIMIKA, Koranpapua.id– Bupati Mimika Johannes Rettob mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak sejalan dengan semakin banyaknya beban program dan kewajiban yang harus ditanggung pemerintah kabupaten dan kota.
Kritik tersebut disampaikan Johannes dalam dialog bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis 30 Juli 2026.
Johannes mengatakan pemerintah daerah kini berada dalam situasi yang tidak mudah. Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan dan tingginya biaya pembangunan, kemampuan fiskal daerah justru terus menyusut.
“Saat ini kita semua berada dalam posisi yang sulit. Situasi geopolitik, harga-harga naik, bahan bakar naik, semua naik, pembangunan semakin susah,” katanya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kerap berjalan tanpa koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah sering kali harus menanggung dampak ketika muncul persoalan di lapangan.
“Ada proyek strategis nasional yang semua kepala daerah harus memperhatikan. Tetapi mereka datang bangun di sini kita tidak tahu. Tiba-tiba bangun Koperasi Merah Putih. Kita tidak tahu, nanti kalau ada masalah refleks semua ke kepala daerah. Ini persoalan kita,” ujarnya.
Menurut Johannes, keterbatasan anggaran juga membuat banyak kepala daerah kesulitan merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis masing-masing daerah.
“Kita sudah tuangkan di dalam RPJMD dan Renstra setiap daerah. Tapi kita tidak bisa buat apa-apa karena TKDD dipotong,” imbuhnya.
Ia turut menyinggung kebijakan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Meski Kabupaten Mimika masih mampu menanggung beban tersebut, menurut Johannes tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama.
“Ada daerah-daerah bayar gaji pegawai saja sudah tidak mampu. PPPK dulunya disuruh pusat yang bayar, sekarang diserahkan semua sama kabupaten. Ini persoalan kita,” katanya.
Karena itu, Johannes meminta Bappenas memperjuangkan agar porsi anggaran pembangunan nasional lebih banyak dialokasikan langsung ke daerah, khususnya Papua, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
“Saya berharap Bappenas sampaikan ke Jakarta supaya uang-uang itu dinikmati daerah. Kita jangan pergi mengemis-ngemis terus,” ujarnya.
Ia menegaskan Papua merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, menurutnya, sudah sewajarnya pemerintah pusat memberikan porsi pembangunan yang lebih besar kepada daerah.
“Uang datang kan dari kami di Papua ini, baru kenapa dikembalikan sedikit? Tolong kembalikan baik-baik. Infrastruktur yang ratusan triliun itu jangan semua ditahan di Jakarta. Bappenas tolong berjuang untuk ini,” tutup Johannes. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
