JAKARTA, Koranpapua.id – Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Papua Tengah, John NR Gobai, meminta Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas persoalan kekerasan, keamanan, dan aspirasi masyarakat Papua Tengah.
Permintaan itu disampaikan John saat menemui Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa 15 September 2026.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat DPR Papua Tengah yang meminta Komisi I DPR RI membuka ruang dialog dengan pihak terkait dan masyarakat Papua Tengah.
John mengatakan, persoalan kekerasan di Papua Tengah tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga aparat keamanan dan keberlangsungan pembangunan.
“Kami meminta agar Komisi I DPR RI dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat Papua Tengah,” ujar John.
“Kalau memungkinkan, Komisi I juga dapat melakukan kunjungan kerja ke Papua Tengah untuk melihat dan mendengar secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan,” sambung dia.
Menurut Jhon, dialog secara langsung penting agar DPR RI memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat dan dampak konflik di Papua Tengah.
Selain persoalan kekerasan, John menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penarikan pasukan non-organik dari Papua Tengah.
Ia mengatakan, aspirasi tersebut telah berulang kali disampaikan masyarakat dalam berbagai aksi di DPR Papua Tengah. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut turut menjadi perhatian Komisi I DPR RI.
“Kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Tengah mengenai penarikan pasukan non-organik. Aspirasi ini sering disampaikan oleh massa dalam aksi-aksi di DPR Papua Tengah. Karena itu, kami berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian dan dibahas secara serius di tingkat DPR RI,” katanya.
John menegaskan DPR Papua Tengah akan terus membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat dan lembaga negara sesuai dengan fungsi representasi yang dimiliki.
Ia berharap pertemuan dengan Komisi I DPR RI tidak berhenti sebagai komunikasi awal, tetapi berlanjut menjadi dialog yang lebih luas untuk mencari solusi atas persoalan keamanan di Papua Tengah.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat hidup aman, pembangunan dapat berjalan, dan semua pihak dapat mencari jalan keluar melalui dialog serta mekanisme konstitusional,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
