ADVERTISEMENT
Jumat, November 20, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Serapan APBD Mimika Masih 11,38 Persen, Marthen Mallisa Akui Realisasi Anggaran Lambat

“Kepada pimpinan OPD agar bekerja secara optimal dan mengejar keterlambatan-keterlambatan kita, karena triwulan dua sudah mau berakhir, tinggal satu bulan lagi”.

18 Mei 2026
0
Serapan APBD Mimika Minim: Wabup Emanuel Tegur Pimpinan OPD Segera Eksekusi Program Kerja

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa. (foto: Hayun Nuhuyanan/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika hingga pertengahan Mei 2026 masih tergolong rendah.

Dari total APBD sebesar Rp5,6 triliun, pemerintah daerah baru merealisasikan 11,38 persen atau sekitar Rp560 miliar.

Kondisi tersebut diakui langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa, SE, M.Si.

Marthen menyebut serapan anggaran saat ini memang masih berjalan lambat. “Realisasi kita baru 11,38 persen. Kalau dirupiahkan itu sudah Rp560 sekian miliar,” ujar Marthen, Senin 18 Mei 2026.

Baca Juga

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Rendahnya penyerapan anggaran disebut terjadi karena sebagian besar proyek fisik dan belanja modal masih tertahan pada tahapan pelelangan.

Akibatnya, realisasi APBD sejauh ini lebih banyak terserap untuk belanja operasional pemerintahan.

“Yang lebih besar dalam realisasi itu adalah belanja operasional. Sementara belanja modal masih dalam proses pelelangan,” katanya.

Padahal, memasuki pertengahan triwulan kedua, percepatan realisasi anggaran dinilai penting untuk menjaga efektivitas pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.

Namun hingga kini, sebagian proyek pemerintah belum masuk tahap kontrak kerja.

Menurut Marthen, pembayaran terhadap proyek fisik baru dapat dilakukan setelah seluruh proses kontrak rampung, termasuk tahapan administrasi pencairan uang muka.

“Kalau sudah berkontrak baru bisa dibayarkan uang muka. Tetapi tahapannya juga panjang,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai lambannya proses pelelangan, Marthen meminta hal itu dikonfirmasi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai pihak teknis yang menangani tender proyek.

Meski demikian, ia membantah anggapan bahwa OPD belum bekerja maksimal. Menurutnya, seluruh perangkat daerah saat ini masih berproses dan melakukan penyesuaian pascapelantikan pejabat.

“Kalau dibilang pejabat belum bekerja, saya pikir sudah kerja semua, tapi masih berproses. Apalagi baru selesai dilantik sehingga masih ada penyesuaian,” katanya.

Marthen juga tidak menampik bahwa realisasi APBD tahun ini mengalami keterlambatan dibanding target yang diharapkan pemerintah daerah.

“Kalau dikatakan lambat ya memang agak-agak lambat,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten Mimika kini didesak untuk mempercepat proses pelelangan dan eksekusi program.

Ini bertujuan agar penyerapan APBD tidak menumpuk di akhir tahun, yang kerap berdampak pada rendahnya kualitas pelaksanaan proyek pembangunan.

“Kepada pimpinan OPD agar bekerja secara optimal dan mengejar keterlambatan-keterlambatan kita, karena triwulan dua sudah mau berakhir, tinggal satu bulan lagi,” kata Marthen. (*)

Penulis: Hayun Nuhuyanan

Editor: Marthen LL Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

19 November 2026
Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

19 November 2026
Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

19 November 2026
Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

19 November 2026
Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

19 November 2026
Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

19 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    515 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Cegah Perang Suku: Kemendagri Dorong Penyusunan Raperdasus dan Raperdasi, Kewenangan MRP

Cegah Perang Suku: Kemendagri Dorong Penyusunan Raperdasus dan Raperdasi, Kewenangan MRP

YPMAK dan UPN “Veteran” Yogyakarta Kolaborasi Kembangkan SDM Unggul Masyarakat Tujuh Suku di Mimika

YPMAK dan UPN “Veteran” Yogyakarta Kolaborasi Kembangkan SDM Unggul Masyarakat Tujuh Suku di Mimika

SMI-KP Kota Studi Nabire Gelar Mimbar Bebas, Tolak Rencana Pemekaran DOB di Wilayah Paniai

SMI-KP Kota Studi Nabire Gelar Mimbar Bebas, Tolak Rencana Pemekaran DOB di Wilayah Paniai

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id