TIMIKA, Koranpapua.id- Enam Gubernur dan 42 Bupati/walikota se-Papua Raya, berkumpul di Timika, Ibukota Kabupaten Mimika, Senin 11 Mei sampai Selasa 12 Mei 2026.
Kehadiran para pimpinan daerah selama dua hari untuk menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Timika.
Forum ini mengangkat tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera”.
Melalui forum tersebut, para pimpinan daerah akan membahas langkah konkret mempercepat pembangunan daerah melalui optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).
Sejumlah isu penting juga dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari penguatan pelayanan kesehatan dan pemerataan akses pendidikan.
Isu lainnya yakni berkaitan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di masing-masing daerah.
Para kepala daerah yang hadir juga sepakat memperkuat kolaborasi lintas wilayah guna menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Papua.
Kegiatan yang dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, juga dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Hoiruddin Hasibuan, menyebutkan bahwa forum ini sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi.
Serta menyamakan persepsi untuk dan membahas isu-isu strategis terkait implementasi Otsus Papua.
“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif,” ujarnya.
Dikatakan, tantangan pembangunan di Tanah Papua masih cukup kompleks. Selain kondisi geografis dan wilayah terisolir, persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan keterbatasan akses pelayanan dasar masih menjadi perhatian bersama.
Kemendagri juga menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai regulasi turunan Otsus Papua. Keberadaan regulasi ini sangat penting sebagai instrumen implementasi kewenangan khusus di daerah.
Sementara itu Gubernur Papua, Matius Fakhiri yang juga hadir dalam pertemuan itu, menegaskan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah agar kebijakan pembangunan di Papua dapat berjalan selaras dan tepat sasaran.
“Papua membutuhkan kerja bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Otonomi Khusus harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Matius.
Menurut dia, implementasi Otsus harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga wilayah pedalaman.
Forum koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah berjalan selama ini, sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan pembangunan di Tanah Papua ke depan.
Ia berharap melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat implementasi Otsus secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
