TIMIKA, Koranpapua.id- Di hadapan para pemangku kepentingan sektor pertambangan dan keuangan, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa memaparkan visi besar transformasi sektor emas untuk memperkuat ketahanan moneter bangsa.
Dalam rilis pers yang diterima media ini, Rabu 6 Mei 2026, visi besar transformasi sektor emas itu, disampaikan Meki Nawipa pada acara yang mengusung tema ‘Strategi Integrasi Hulu ke Hilir Penguasaan Cadangan Emas Menuju Ketahanan Moneter yang Berdaulat’.
Forum yang menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah daerah, kementerian, hingga petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berlangsung di Jakarta pada 5-6 Mei 2026.
Pada forum tersebut dihadiri Direktur Utama MIND ID, Kepala BIM, Dirjen Minerba KESDM, serta perwakilan dari KLH, KemenHut, BRIN dan PT ANTAM.
Kehadiran sektor perbankan yang diwakili oleh BRI turut memperkuat pembahasan dari sisi solusi finansial dan komersial.
Dalam paparannya Gubernur Meki Nawipa menekankan bahwa kekayaan alam Papua Tengah harus dikelola dengan paradigma baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ia menyampaikan terdapat tiga pilar utama transformasi yang menjadi landasan strategi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Pertama: Legalisasi Pertambangan Rakyat
Gubernur berkomitmen mengubah wajah pertambangan rakyat dari sektor informal menjadi sektor ekonomi yang legal, aman, dan bermartabat.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan standar hidup penambang lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Kedua: Masyarakat Adat sebagai Subjek Utama
Kebijakan hilirisasi ini menempatkan masyarakat adat bukan lagi sebagai penonton, melainkan sebagai aktor utama di atas tanah ulayat mereka sendiri.
Keberpihakan ini menjadi kunci stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Ketiga: Penguatan Cadangan Devisa
Dengan penguasaan emas yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di tanah Papua, Indonesia diharapkan memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk memperkuat cadangan devisa dan kedaulatan moneter nasional.
Gubernur Meki optimis bahwa integrasi hulu-hilir akan menciptakan multiplier effect atau dampak domino positif bagi masyarakat.
Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga akses kesehatan yang lebih baik di wilayah Papua Tengah.
Gubernur Meki Janji Tutup Tambang Ilegal
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa juga berjanji menindak tegas mafia tambang ilegal yang merusak lingkungan dan hak ulayat.
Pemprov telah mengantongi koordinat titik tambang untuk segera ditertibkan. Nantinya, lahan akan ditata ulang melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis koperasi.
Langkah ini melibatkan MIND ID demi menjamin tata kelola yang legal, ramah lingkungan, dan menyejahterakan.
Untuk mendukung rencana ini, Gubernur Meki menegaskan akan segera menutup seluruh aktivitas pertambangan illegal yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Penutupan ini sebagai langkah untuk menyelamatkan lingkungan yang dinilainya sudah dalam kondisi rusak.
Kemudian juga merampas hak-hak masyarakat adat serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, termasuk dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini.
Gubernur Meki mengungkapkan Pemprov Papua Tengah telah mengantongi data akurat mengenai titik-titik koordinat serta area yang menjadi pusat aktivitas tambang ilegal.
Untuk itu, dirinya menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk turun ke lapangan guna melakukan eksekusi penertiban. (Redaksi)
