NABIRE, Koranpapua.id– Belakangan ini banyak bermunculan organisasi yang dibentuk sekelompok orang dengan visi dan misi yang tidak jelas.
Di antara organisasi yang bermuculan itu, lebih kepada orientasi menjadi pendukung atau pelopor untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Terkait itu, Polres Nabire bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas organisasi.
“Keberadaan organisasi yang tidak terdaftar atau tidak jelas legalitasnya akan menjadi perhatian bersama pemerintah daerah,” tegas AKBP Samuel Tatiratu, Kapolres Nabire kepada awak media, Selasa 6 April 2026.
Mantan Kapolres Asmat itu, menjelaskan bahwa pembahasan rencana evaluasi organisasi yang tidak jelas ini, sudah dilakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Meski demikian, Samuel mengakui sejumlah kesepakatan yang telah ditetapkan dalam pertemuan belum dituangkan secara tertulis.
“Evaluasi ini penting untuk melihat organisasi mana yang jelas. Karena ada organisasi yang selalu terlibat dalam dukungan aksi demonstrasi,” tegas Samuel.
Meski tidak menyampaikan sanksi apa yang akan diberikan kepada organisasi yang tidak jelas alias tidak terdaftar, namun Samuel menyampaikan keberadaan organisasi yang tidak jelas akan untuk duduk bersama Pemda.
“Nanti akan melibatkan Pemda serta instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna memastikan legalitas organisasi yang beroperasi di wilayah Nabire,” pungkasnya.
Samuel menuturkan, bahwa langkah evaluasi tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas daerah serta mendukung kelancaran percepatan pembangunan di Kabupaten Nabire.
“Dengan melihat keberadaan organisasi-organisasi yang tidak terdaftar atau tidak sah, diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan percepatan pembangunan,” tandasnya. (Redaksi)
