TIMIKA, Koranpapua.id- Bupati Mimika Johannes Rettob menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2026.
Pada kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika di Aula Kantor Bappeda Mimika, Kamis 26 Maret 2026, Bupati Johannes menegaskan, tidak boleh lagi ada ego sektoral di masing-masing OPD.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja sama secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing demi mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Sinergi dan kolaborasi di setiap OPD itu penting. Jangan ada lagi ego sektoral. Semua harus bekerja sama dan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” tegasnya di hadapan pimpinan OPD.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Mimika bersifat lintas sektoral, sehingga membutuhkan integrasi yang kuat antar perangkat daerah.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 ini mengusung tema pembangunan tahun 2027, yakni “Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik”.
Bupati menjelaskan, penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027 melalui forum ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Tetapi menjadi forum strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari hasil musrenbang kampung dan distrik dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan agar setiap OPD fokus pada program prioritas yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mimika Tahun 2025–2029, serta mengedepankan pembangunan dari kampung ke kota.
“Jangan membuat program yang sekadar ‘asal ada’, tetapi harus yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” pesannya.
Selain itu, Bupati mendorong lahirnya inovasi dalam pelayanan publik yang mampu mempermudah masyarakat dan responsif terhadap berbagai aspirasi yang berkembang.
Termasuk menekankan pentingnya mengkaji setiap usulan masyarakat secara teknis dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah.
Lebih lanjut, Bupati meminta agar setiap program yang dirancang memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi dampaknya.
“Ke depan, tantangan akan semakin berat. Karena itu, saya menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja,” tandas Bupati.
“Pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya lagi.
Bupati berharap melalui forum ini dapat dihasilkan kesepakatan yang berkualitas, realistis, serta berorientasi pada kemajuan daerah.
Seluruh OPD juga diminta untuk menanggapi setiap usulan secara serius dan matang. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
