ADVERTISEMENT
Minggu, November 22, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Pakar Hukum Nasional: KUHP Baru Wadahi Living Law, Penting untuk Masyarakat Adat di Papua

Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law dalam KUHP Nasional bukan dimaksudkan untuk menghidupkan kembali pranata hukum adat yang sudah mati.

7 Januari 2026
0
Pakar Hukum Nasional: KUHP Baru Wadahi Living Law, Penting untuk Masyarakat Adat di Papua

Theofransus Litaay, Pakar Hukum Nasional (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang resmi berlaku tanggal 2 Januari 2026, merupakan penting bagi keberadaan hukum adat dan otonomi khusus di seluruh tanah Papua.

“Inilah untuk pertama kalinya produk hukum pidana Nasional mengakui kehadiran hukum adat dan tradisi lokal, melalui pengaturan mengenai living law,” ujar Theofransus Litaay, Pakar Hukum Nasional dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 6 Januari 2026.

Alumni Fakultas Hukum Vrije Universiteit Amsterdam ini, mengatakan, KUHP Nasional menghadirkan modernisasi hukum pidana dan pada saat yang sama menghadirkan perlindungan terhadap hukum pidana adat melalui living law.

Menurut Theo yang merupakan Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, ini menunjukan gambaran penghormatan terhadap adat dan budaya bangsa Indonesia

Baca Juga

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden periode 2019-2024 ini menyampaikan bahwa per tanggal 2 Januari 2026 telah diberlakukan dua ketentuan utama hukum pidana nasional.

Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, dalam bentuk Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dalam kesempatan berbeda Wakil Menteri Hukum Eddy O. S. Hiariej menjelaskan bahwa KUHP Nasional pada Pasal 2 memungkinkan sanksi pidana adat berlaku jika tidak ada aturan di KUHP.

Asalkan sesuai Pancasila, UUD 1945, dan HAM, dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) untuk memastikan implementasi yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadilan (restorative justice).

Wamen Hiariej, telah menegaskan bahwa keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law dalam KUHP Nasional bukan dimaksudkan untuk menghidupkan kembali pranata hukum adat yang sudah mati.

Tetapi untuk melegitimasi hukum adat yang masih berlaku dan hidup di tengah masyarakat.

Dijelaskan, pada pasal 1 berlandaskan postulat nullum crimen sine lege (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang).

Sedangkan Pasal 2 berlandaskan nullum crimen sine iure (tidak ada perbuatan pidana tanpa hukum).

“Jadi istilah ‘hukum’ di sini mencakup baik hukum tertulis maupun tidak tertulis,” terangnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

22 November 2026
Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

21 November 2026
Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

21 November 2026
Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

21 November 2026
SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

21 November 2026
Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

21 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    537 shares
    Bagikan 215 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    534 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Genangan Air Rendam Jalan SP5, Warga Manfaatkan untuk Cuci Kendaraan

Genangan Air Rendam Jalan SP5, Warga Manfaatkan untuk Cuci Kendaraan

Massa Gelar Demo soal Konflik Kwamki Narama, Desak Pemkab Mimika Bertanggung Jawab

Massa Gelar Demo soal Konflik Kwamki Narama, Desak Pemkab Mimika Bertanggung Jawab

Konflik Kwamki Narama, Korban Berjatuhan, APH Diminta Tegas Lakukan Penindakan Hukum

Konflik Kwamki Narama Menuju Perdamaian, FKDM Ajak Seluruh Warga Mimika Hargai Upaya Pemerintah

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id