TIMIKA, Koranpapua.id- Kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk perluasan usaha perkebunan sawit di tanah Papua, kini terasa semakin masif.
Pembukaan hutan secara luas juga dipicu oleh program Pemerintah Pusat (Pempus) untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) di beberapa wilayah di Papua.
Kondisi ini dikuatirkan merusak hutan yang nantinya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Papua ke depan.
Terkait ini, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, Uskup Keuskupan Timika secara tegas menolak rencana pemerintah memperluas pembukaan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan PSN.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Uskup Bernardus ketika memimpin misa perayaan tutup tahun di Gereja Katolik Santa Sesilia SP-2, Timika, Rabu 31 Desember 2025.
Uskup menilai eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan secara masif telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan yang parah.
“Prihatin yang mendalam atas perusakan alam yang terjadi demi kepentingan segelintir pihak,” ujar Uskup Bernadus.
Dengan tegas, Uskup Bernardus mengkritik praktik oligarki dan kapitalisme, yang menurutnya telah merusak hutan-hutan di berbagai wilayah Indonesia.
Dampak negatif dari pembukaan hutan secara massif, kini sudah dirasakan oleh masyarakat di Sumatera. Banjir dan longsor yang terjadi di wilayah itu (Sumatera-Red) beberapa waktu lalu telah menelan banyak korban jiwa.
Dari mimbar geraja, Uskup juga secara terbuka menolak pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua.
Pimpinan gereja lokal yang belum setahun menjabat sebagai Uskup juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menolak rencana tersebut.
“Saya ajak kita semua untuk tidak tunduk pada Jakarta. Saya ajak kita semua yang ada di tanah Papua untuk menolak dan melawan semua ilusi pembangunan negara yang hanya akan menghancurkan tanah Papua,” ajak Uskup Bernardus.
Uskup Timika juga mengkritik Gubernur, Bupati, hingga lembaga perwakilan seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRD di Papua, yang dinilainya lebih berpihak kepada kepentingan oligarki dan kapitalis Jakarta.
Dalam homilinya, Uskup Bernardus turut mengajak kaum muda Papua untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga terlibat dalam aksi nyata demi pembebasan dan keselamatan sesama.
“Tidak hanya berdoa saja, tetapi harus melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan, terlebih tanah ulayat yang merupakan ‘mama’ bagi orang Papua,” ajaknya.
Kritik Uskup Timika terhadap oligarki dan kapitalis tersebut secara spesifik diarahkan pada kerusakan lingkungan di Papua. (Redaksi)
