NABIRE, Koranpapua.id- Penyelesaian tapal batas wilayah Kabupaten Mimika dan Deiyai di Kapiraya, perlu dilakukan secepatnya.
Pasalnya buntut dari berlarutnya penyelesaian tapal batas telah memakan korban jiwa dan mengakibatkan belasan rumah warga dan fasilitas publik terbakar.
Menindaklanjuti percepatan penanganan persoalan itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menginstruksikan tiga Bupati yakni, Mimika, Deiyai dan Dogiyai untuk turun langsung ke Kapiraya, Senin 24 Februari 2026.
Kedatangan tiga bupati tersebut, selanjutnya bersama-sama dengan Tim Harmonisasi akan menyelesaikan konflik sosial antar dua suku di Kapiraya.
Gubernur Meki menyampaikan, dengan kedatangan tiga bupati juga bertujuan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa ada kerjasama yang baik antara para pimpinan daerah dan tim harmonisasi yang diutus dari tiga kabupaten.
“Pak Bupati Mimika akan keluarkan surat undangan rapat itu di Timika. Dua Bupati (Deiyai dan Dogiyai) beserta tim ke Timika, rapat bersama,” ujar Gubernur Meki.
“Selanjutnya hari Selasa tim ini (Timika, Deiyai dan Dogiyai) sama-sama pergi ke Kapiraya ketemu masyarakat,” katanya tegas, dalam rapat zoom meeting pada Jumat 20 Februari 2026.
Dalam rapat nanti, lanjut Nawipa, ketiga Bupati akan tentukan pihak-pihak yang pergi ke Kapiraya menggunakan jalur laut dan pesawat udara.
Usai tatap muka dengan masyarakat kedua belah pihak, kata Gubernur, selanjutnya pihaknya akan atur rekonsiliasi perdamaian.
“Terkait dengan penerbangan ke Kapiraya, nanti Pak Sekda Provinsi Papua Tengah akan keluarkan surat akses masuk pesawat ke Kapiraya,” ujar Gubernur.
Gubernur menyampaikan, persoalan di Kapiraya harus ditetapkan melalui tapal batas adat. “Apapun ceritanya harus buat tapal adat dulu,” ujarnya.
Gubernur Nawipa juga menyampaikan terima kasih banyak kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Mimika sudah membentuk tim harmonisasi.
“Itu artinya satu langkah perdamaian sudah nampak, jadi tim ini harus dilepas sama-sama oleh ketiga bupati,” katanya.
“Setelah mulai ketemu tokoh-tokoh orang Kamoro itu pastikan siapa saja yang benar-benar ada di daerah perbatasan”.
“Orang Mee dari Deiyai siapa saja, orang Dogiyai juga siapa saja. Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru yang masuk, karena dia tidak tahu tapal batas,” pungkasnya.
Gubernur mengingatkan semua pihak yang tidak ada hubungan dengan Kapiraya harus netral, biarkan masyarkat sendiri berkonsolidasi untuk menyelesaikan.
“Pemerintah dan tim hanya memediasi, yang kita bicara hari ini adalah masyarakat menentukan tapal batas adat, setelah itu baru kita semua bersatu buat perdamaian dan menentukan tapal batas,” tandas Gubernur. (Redaksi).
