TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerataan pembangunan manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
Kondisi ini terutama di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem dan ketegangan sosial-politik seperti Papua.
Meski termasuk daerah kaya sumber daya alam, Papua masih mencatat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah secara nasional.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah belanja pemerintah selama ini benar-benar menyasar sektor yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua?
Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Septiana Dwiputrianti, Sauria Yosephine Larindah Situngkir, Gabriel Lele, dan Sulikah Asmorowati memberikan jawaban berbasis data terhadap pertanyaan tersebut.
Studi panel lima tahun (2018–2022) yang melibatkan 30 kabupaten di Papua ini menganalisis bagaimana alokasi belanja pemerintah.
Yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial yang berkorelasi dengan perubahan IPM.
Belanja kesehatan dan ekonomi memberi dampak terbesar
Hasil studi menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor kesehatan memberikan dampak paling besar terhadap peningkatan IPM. Setiap kenaikan 1% belanja kesehatan dikaitkan dengan kenaikan 2,16% IPM.
Artinya, belanja kesehatan yang diarahkan secara tepat, misalnya untuk layanan dasar, fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga akses bagi masyarakat terpencil—mampu secara nyata meningkatkan kualitas hidup warga Papua.
Selain itu, belanja ekonomi yang mencakup infrastruktur, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengembangan usaha, juga memberikan pengaruh positif. Kenaikan 1% pada sektor ini dikaitkan dengan kenaikan 1,84% IPM.
Mengapa pendidikan justru berdampak negatif?
Salah satu temuan paling mengejutkan adalah belanja pendidikan di Papua justru berkorelasi negatif dengan IPM, yaitu penurunan IPM sebesar 1,50% untuk setiap peningkatan 1% belanja.
Temuan ini bertolak belakang dengan literatur umum yang menegaskan bahwa belanja pendidikan adalah kunci pembangunan manusia.
Belanja perlindungan sosial ternyata belum menunjukkan dampak signifikan terhadap IPM Papua.
Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial perlu evaluasi lebih dalam agar tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Implikasi bagi kebijakan pembangunan Papua
Penelitian ini menekankan bahwa belanja pemerintah tidak cukup banyak, tetapi harus strategis. Untuk Papua, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi jelas:
- Prioritaskan belanja kesehatan dan ekonomi.
- Reformasi tata kelola belanja pendidikan.
- Perbaiki tata kelola perlindungan sosial.
- Perhatikan faktor konflik dan konteks sosial budaya.
Temuan ini tidak hanya penting bagi Papua, tetapi juga bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan geografis dan sosial serupa.
Dengan strategi belanja yang lebih tepat sasaran, percepatan pembangunan manusia bukanlah hal yang mustahil. (*)
Penulis: Suliskah Asmorowati-Universitas Airlangga
