NABIRE, Koranpapua.id- Konflik sosial di perbatasan Mimika-Deiyai serta bentrok antarkelompok warga di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, kini menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pasalnya konflik sosial tersebut tidak saja mengakibatkan kerugian material, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Menyelesaikan konflik tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa sudah menginstruksikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahtaraan Rakyat, Papua Tengah, untuk membentuk tim guna menangani persoalan itu.
Albertus Adii, ST, M.Si, Plt Bakesbangpol Papua Tengah, mengatakan pihakny telah menjadwalkan untuk membentuk tim penangananan dua konflik sosial yang kini masih belum terselesaikan.
Dikatakan tim tersebut nantinya melibatkan semua unsur, diantaranya Pemprov, kabupaten yang berdampak, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
Menurut Albertus, konflik antarwarga yang melibatkan masyarakat dari Mimika dan Deiyai sudah semakin meresahkan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah Kapiraya.
“Informasi dan situasi belakangan ini sangat meresahkan masyarakat baik dari Deiyai maupun Timika yang berada di Kapiraya. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut,” ujarnya di Nabire, kemarin.
Adii menegaskan, pemerintah mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan maupun pergerakan yang dapat memperluas konflik.
“Kita telah memasuki bulan Desember, suasana menyambut Natal seharusnya dipenuhi damai, bukan pertikaian. Pemerintah akan turun langsung untuk melakukan dialog dan negosiasi damai,” katanya.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, juga menyampaikan hal yang sama.
Menurutnya, pembentukan tim penanganan konflik tersebut tidak bisa ditunda, karena segera dihentikan.
“Konflik di Kapiraya bukan hanya terkait ketegangan sosial, tetapi juga berkaitan dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai,” jelasnya.
Karena itu, untuk penyelesaiannya, tim akan melibatkan perwakilan dari Pemprov, pemerintah kabupaten terdampak konflik, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan.
“Kami ingin penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan. Hentikan kekerasan. Hentikan aksi anarkis. Hentikan konflik antarsuku, antarkelompok. Papua Tengah harus menjadi tanah damai, apalagi kita menyambut Natal,” pungkasnya. (Redaksi)
