ADVERTISEMENT
Jumat, November 20, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Budaya

Aksi Damai di Depan Kantor YPMAK, Masyarakat Adat Desak Pertemuan Resmi dengan Freeport

“Kami sudah siapkan tenda. Kami akan tetap duduk di sini sampai ada surat jaminan resmi. Jika tidak, kami tidak akan bubar”.

17 November 2025
0
Aksi Damai di Depan Kantor YPMAK, Masyarakat Adat Desak Pertemuan Resmi dengan Freeport

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kampung Tsinga, Waa Banti, dan Aroanop menggelar aksi damai di depan kantor YPMK pada Senin, 17 November 2025. (foto:Hayun Nuhuyanan/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kampung Tsinga, Waa Banti, dan Aroanop (Tsingwarop) menggelar aksi damai di depan Kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK) pada Senin, 17 November 2025.

Aksi ini merupakan lanjutan dari perjuangan masyarakat adat terkait proses negosiasi kompensasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ketua LMA Tsingwarop, Arnold Beanal, menyampaikan bahwa dasar tuntutan masyarakat berlandaskan pada kesepakatan AMDAL tahun 2023 yang menurutnya hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.

“Kesepakatan itu sudah dibuat dan kami sudah bersepakat dalam perjanjian AMDAL tahun 2023. Namun hingga hari ini tidak ada respons pasti dari Freeport,” ujarnya.

Baca Juga

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Arnold menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah beberapa kali berupaya memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan PT Freeport Indonesia, termasuk pada 6 Agustus 2025, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan negosiasi yang konkret.

“Kami diundang secara resmi oleh KLHK, tetapi Freeport mengutus perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan,” tegasnya.

“Setelah itu kami bahkan sudah berkoordinasi dengan Kapolres Mimika agar menjadi mediator, namun tetap tidak ada pertemuan resmi,” tambahnya.

Arnold menilai PTFI tidak menunjukkan itikad baik untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Karena itu, pihaknya menyatakan protes keras dan meminta adanya jawaban serta komitmen pasti dari manajemen perusahaan.

Arnold menambahkan bahwa jika tidak ada respons dari pihak PT Freeport Indonesia, masyarakat adat memastikan akan melakukan aksi lanjutan.

Ia bahkan meminta jajaran pimpinan tertentu di Freeport untuk mengundurkan diri jika dianggap tidak mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat adat.

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Litinus Niwilingame, menegaskan bahwa aksi masyarakat adat dilakukan berdasarkan aturan hukum dan hak ulayat yang diberikan oleh leluhur.

“Kami tidak asal menuntut atau berteriak. Perjuangan ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Kami memperjuangkan nasib, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat,” ujar Litinus.

Menurutnya, sudah hampir 10 kali pertemuan difasilitasi oleh berbagai pihak, termasuk Kapolres Mimika dan KLHK, namun PTFI disebut tetap tidak memberikan titik terang.

“Kami meminta Freeport hadir dan duduk bersama kami. Kami menuntut 10 persen dari nilai kompensasi berdasarkan pendapatan bersih PT Freeport,” jelasnya.

Litinus juga meminta adanya surat jaminan resmi agar masyarakat dapat bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi perusahaan induk Freeport, yaitu CEO Freeport-McMoRan, Mike Anderson, dan Presiden Kathleen Quirk.

Ia menegaskan bahwa masyarakat akan bertahan di lokasi aksi hingga tuntutan tersebut dipenuhi.

“Kami sudah siapkan tenda. Kami akan tetap duduk di sini sampai ada surat jaminan resmi. Jika tidak, kami tidak akan bubar,” katanya.

Hingga berita ini dibuat, perwakilan LMA menyebut bahwa PT Freeport Indonesia belum memberikan respons atas permintaan pertemuan resmi tersebut. (*)

Penulis: Hayun Nuhuyanan

Editor: Marthen LL Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

19 November 2026
Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

19 November 2026
Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

19 November 2026
Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

19 November 2026
Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

19 November 2026
Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

19 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    515 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Kapolres Usai Tangkap Tiga Waimum, “Masih Bandel, Kami Tindak Tegas, Proses Hukum di Luar Timika”

Kapolres Usai Tangkap Tiga Waimum, “Masih Bandel, Kami Tindak Tegas, Proses Hukum di Luar Timika”

DPMPTSP dan Diskominfo Jadi Rebutan, Terbanyak Diincar Calon Pejabat di Mimika

Profiling ASN Mimika 2025 Segera Digelar, 668 Pejabat dan Pelaksana Masuk Daftar Peserta

Pastikan Layanan yang Merata, Pempus Komitmen Percepat Pembangunan Faskes di Seluruh Papua

Pastikan Layanan yang Merata, Pempus Komitmen Percepat Pembangunan Faskes di Seluruh Papua

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id