TIMIKA, Koranpapua.id- Bisa dibayangkan sebuah pemerintah distrik resmi berdiri selama bertahun-tahun, sudah dipimpin delapan kepala distrik, tetapi hingga kini tidak memiliki kantor.
Itulah kondisi yang dialami Distrik Hoya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRK Mimika bersama empat distrik, yakni Tembagapura, Mimika Barat, Mimika Tengah, dan Hoya, yang digelar pada Senin, 15 September 2025.
Kantor Tak Ada, ASN Bekerja dari Timika
Herman Gafur, Ketua Komisi III DPRK Mimika, menegaskan ketiadaan kantor berdampak serius pada pelayanan publik di Hoya.
Saat ini, 45 pegawai Distrik Hoya justru tinggal dan bekerja dari Timika.
“Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau kantornya saja tidak ada? Pegawai tetap digaji negara, tetapi mereka berkantor di kota,” tegasnya.
“Kita tidak bisa salahkan mereka, karena memang kantor distrik tidak pernah dibangun,” tandas Herman.
Evaluasi ASN yang Tinggal di Kota
Komisi III juga menyoroti kebijakan tunjangan bagi ASN. Menurut Herman, pegawai distrik yang tinggal di Timika tetap menerima tunjangan wilayah pedalaman.
“Ini jelas pemborosan. ASN seharusnya bertugas di tempat penugasan. Karena itu kami mendorong pemerintah daerah mengevaluasi hal ini,” pungkasnya.
Solusi sementara bisa saja dilakukan dengan menempatkan pegawai di distrik terdekat sampai kantor Distrik Hoya dibangun.
Selain soal kantor, Herman turut menyoroti mahalnya biaya transportasi menuju Hoya.
Untuk sekali perjalanan dengan membawa logistik, dibutuhkan anggaran hingga Rp180 juta.
“Karena itu pembangunan lapangan terbang harus dipercepat agar isolasi Hoya bisa terurai. Kalau infrastruktur transportasi terbuka, pelayanan publik pasti lebih baik,” ujarnya.
Pendidikan dan Kesehatan Terbatas
Meski situasi keamanan relatif aman, fasilitas dasar di Distrik Hoya masih jauh dari layak.
Saat ini hanya tersedia empat ruang kelas untuk pendidikan, sementara layanan kesehatan belum berjalan optimal.
“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar fokus pada peningkatan fasilitas dasar,” tambah Herman.
Delapan Kepala Distrik Tidak Miliki Kantor
Sejak Kabupan Mimika ditetapkan sebagai definitif, Hoya telah berganti delapan kepala distrik. Namun hingga kini, kantor distrik tidak kunjung dibangun.
“Sejak berdirinya, Distrik Hoya tidak pernah punya kantor. Ini harus segera jadi perhatian serius pemerintah daerah,” pungkas Herman. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
