JAYAPURA, Koranpapua.id- Aksi demostrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia, kini sampai di Jayapura, ibukota Provinsi Papua, Senin 1 September 2025.
Unjuk rasa yang digelar di Kantor DPR Papua dan Polda Papua dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua.
Aksi ini menyusul kemarahan masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah akibat ulah pernyataan sejumlah anggota DPR RI yang terkesan tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.
Adapun organisasi yang ikut dalam aksi ini yakni, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Hadir juga dalam aksi tersebut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa tersebut membentangkan berbagai poster bertuliskan kritik kepada sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Berikut beberapa poster yang dibawakan aksi demostrasi. “Pajak naik rakyat menjepit pejabat buncit”, “RIP Indonesia”.
“Pajak rakyat dipakai membunuh rakyat, melindungi judol, melintasi ojol”, RIP Wakil Rakyat”, dan “Turunkan gaji DPR, Naikkan Gaji Guru”.
Charly Lagefa, Ketua HMI Tanah Papua dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka ke gedung DPR Papua bertujuan menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat, bukan untuk berhadapan dengan aparat.
“Kami ke sini mau ketemu wakil rakyat, bukan polisi dan TNI. Kantor besar ini rumah kami. Kami mau sampaikan apa yang menjadi aspirasi, jadi terima kami,” tegas Charly.
Dalam orasinya, Cipayung Plus juga menyuarakan atas berbagai tindakan represif yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk dugaan kekerasan oleh aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Ketua DPR Papua Denny Henri Bonai, Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim, Wakil Ketua III Supriadi Laling, serta sejumlah ketua fraksi dan komisi membahas para pendemo di pelataran gedung DPR Papua.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama yang dibacakan oleh Rison Zul Akbar, Ketua Umum HMI Cabang Jayapura.
- Mengutuk keras tindakan represif, kriminalisasi dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh aparat negara dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, masyarakat, perempuan dan semua pejuang yang berada di NKRI, khusus yang berada di Tanah Papua.
- Meminta DPR Papua juga ikut mendorong Investigasi dan Penyelidikan yang transparan, profesional dan akuntabel terhadap segala peristiwa represif, kriminalisasi dan terkhususnya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan di NKRI maupun di Tanah Papua.
- Meminta Pihak DPR Papua dan Kapolda Provinsi Papua melakukan evaluasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas terhadap institusi aparat keamanan mengenai penanganan aksi dalam antisipasi tentang aksi peningkatan kedepannya,
- DPR Papua bersama pemerintah daerah harus mendorong upaya-upaya agar tindakan represif oleh militer di Tanah Papua yang semakin menguat agar dapat dicegah dan dihilangkan dengan melakukan pendekatan harmonis dan berkesesuaian dengan kebudayaan setempat.
- DPR Papua juga harus ikut mendorong atas evaluasi dan peninjauan kembali berkenaan dengan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, berkaitan dengan situasi kenegaraan yang defica dan angka kemiskinan yang sangat tinggi.
- DPR Papua juga harus ikut terlibat mendorong disahkannya UU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
- Mendesak kepada Menteri ESDM agar segera menghentikan operasi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat dan wilayah adat di Tanah Papua.
- Menuntut kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menghentikan pendroppan dan operasi militer di seluruh Tanah Papua.
Denny Henri Bonai, Ketua DPR Papua menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendemo yang menggelar aksinya dengan damai dan tertib.
“Kami DPR Papua berkomitmen untuk mengawali dan mendukung semua aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.
Aksi damai ini menjadi simbol kuat dari semangat toleransi, keberagaman, dan perdamaian yang terus dijaga oleh generasi muda Papua.
Para pelajar menegaskan bahwa jika aspirasi mereka tidak diindahkan, mereka siap kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.
Setelah melakukan aksinya ke DPR Papua, pendemo melanjutkan aksi berjalan kaki yang jaraknya sekitar 300 meter ke Markas Polda Papua.
Di Mapolda Papua, aksi massa disambut aparat kepolisian di depan pintu masuk. Namun, pada akhirnya massa diperkenankan masuk ke pelataran Polda Papua dan diterima oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani. (Redaksi)
