TIMIKA, Koranpapua.id- Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, Mile Gwijangge, menggelar kegiatan reses bersama warga Kabupaten Nduga yang mengungsi di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu 30 Juli 2025.
Reses ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi para pengungsi dari enam distrik, yakni Alama, Yanggelo, Geselma, Klimid, Kogoptak, dan Mopenduma yang telah meninggalkan kampung halaman akibat konflik bersenjata.
Dalam dialog terbuka, salah satu perwakilan masyarakat, menyampaikan bahwa gelombang pengungsian besar-besaran terjadi pasca kasus penembakan di Nduga pada tahun 2018.
Sejak saat itu, warga Nduga mengungsi dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Timika, Wamena, Lanny Jaya, Yahukimo dan kabupaten tetangga lainya.
“Kami harap, sebagai wakil rakyat dari Dapil Nduga, dapat menyuarakan aspirasi kami agar bisa dikembalikan ke kampung masing-masing,” ujarnya.
Bukan tanpa alasan, sejauh ini pemerintah pusat maupun daerah, belum memberikan perhatian maksimal kepada para pengungsi, padahal kondisi mereka sangat memprihatinkan.
Ia menambahkan, pengalaman traumatis masyarakat Nduga terhadap kehadiran aparat keamanan pasca penyanderaan Mapenduma tahun 1996 masih membekas hingga kini.
Karena itu, menurutnya, perlu ada analisis dan pendekatan kemanusiaan yang serius agar proses pemulangan berjalan aman dan bermartabat.
Ia juga menekankan bahwa banyak rumah dan fasilitas umum di kampung-kampung sudah hancur, sehingga pemerintah perlu merancang program rehabilitasi menyeluruh sebelum dilakukan pemulangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mile Gwijangge menyoroti dua poin utama yang menjadi perhatian masyarakat.
Pertama, terkait penanganan para pengungsi Nduga yang telah mengalami penderitaan berkepanjangan.
“Saya akan mengupayakan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar ada solusi konkret dan program pemulangan yang layak,” tegasnya.
Kedua, masyarakat juga meminta perhatian terhadap pembangunan Bandara perintis di distrik-distrik Kabupaten Nduga. Mengingat akses darat sangat terbatas, Bandara menjadi satu-satunya jalur transportasi vital.
Dikatakan, masyarakat sudah swadaya membangun lapangan terbang selama bertahun-tahun, namun belum selesai. Karena itu, ia akan mengupayakan agar pembangunan Bandara secepatnya dituntaskan.
“Kami akan mendorong Dinas Perhubungan untuk memberikan perhatian dan bantuan teknis agar pembangunan Bandara bisa diselesaikan,” jelas Mile.
Terkait pemulangan pengungsi, Mile mengakui bahwa proses pemulangan tidaklah mudah karena menyangkut trauma mendalam. Terlebih, situasi pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan masih dalam masa transisi pasca Pilkada.
“Penanganan pengungsi menjadi salah satu program prioritas Gubernur Papua Pegunungan, Bapak John Tabo. Namun saat ini masih menunggu pembentukan tim kerja yang akan menangani secara khusus,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyuarakan keinginan agar aparat TNI-Polri yang masih berada di beberapa distrik di Nduga dapat ditarik.
Hal ini dianggap sebagai syarat utama untuk menciptakan rasa aman dan membuka jalan bagi proses pemulangan. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
