TIMIKA, Koranpapua.id- Konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB) dengan TNI-Polri, berdampak terhadap tingginya jumlah pengungsi di beberapa wilayah di Papua Tengah.
Bahkan akibat masalah kekerasan dan konflik bersenjata yang belum kunjung berakhir itu, mengakibatkan dua distrik di Papua Tengah kini tidak berpenghuni.
Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan jumlah pengungsi saat ini telah mencapai 60 ribu orang.
Para pengungsi ini terpaksa meninggalkan kampung mereka dan berpindah ke wilayah lain yang dianggap aman.
“Data ini setelah dilakukan pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, Bupati Puncak dan Bupati Intan Jaya, serta anggota DPRD Papua Tengah, mendapati beberapa fakta kini dua distrik di Papua Tengah kosong,” ujar Natalius Pigai dalam keterangannya, Sabtu 7 Juni 2025.
Dikatakan, dua distrik yang kini ditinggalkan warganya yakni, Distrik Sinak yang berada di Kabupaten Puncak dan Distrik Hitadipa di Intan Jaya.
Masyarakat dari dua distrik tersebut memilih mengungsi untuk menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang eskalasinya terus meningkat.
Daerah-daerah perkotaan yang dinilai lebih aman seperti Nabire dan Timika menjadi pilihan mereka.
“Jadi dua distrik itu sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” Natalius.
Melalui pertemuan terbatas yang berlangsung di Bali pada Jumat 6 Juni 2025 itu, Natalius menyampaikan bahwa Kementerian HAM akan mengambil langkah segera.
Pihaknya bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, akan memfasilitasi aparat keamanan agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sendiri.
Ini bertujuan agar aparat keamanan tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer.
Terkait dengan rencana ini kata Natalius, gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut.
Pemerintah daerah nantinya akan mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri.
Dalam pertemuan terbatas itu, Natalius juga mendengarkan beberapa persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur Jalan Trans Papua.
Hal lain yang juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat Pilkada yang menurut Natalius perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat. (Redaksi)
