MERAUKE, Koranpapua.id- Provinsi Papua Selatan merupakan yang tercepat progres pembangunan infrastruktur pemerintahan dibandingkan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Indrajaya, Anggota Komisi II DPR RI mengatakan, saat ini perkembangan pengerjaan pembangunan sarana prasarana infrastruktur pendukung pemerintahan di Papua Selatan sudah mencapai 20 persen.
Ini hasil evaluasi Panja Empat DOB yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.
“Dan hari ini kami mengunjungi Provinsi Papua Selatan melihat perkembangan setelah Undang-Undang 14 Tahun 2022 terkait dengan Provinsi Papua Selatan sudah sejauh mana,” ujarnya di Nabire, kemarin.
Dikatakan, rombongan Tim Panja langsung meninjau beberapa titik lokasi pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Diantaranya yaitu Kantor Gubernur dan juga perumahan yang nantinya akan ditempati oleh jajaran struktural pemerintahan provinsi Papua Selatan.
Dari evaluasi empat kabupaten ini, Papua Selatan termasuk yang paling tercepat. Jadi kalau melihat dari progesnya berdasarkan laporan dari pelaksana proyek, pembangunan itu sudah 20 persen.
“Jadi kalau dilihat, Papua Selatan mungkin yang paling baik capaian pembangunan infrastruktur pemerintahannya,” tutur Indrajaya.
Indra menegaskan bahwa sebuah daerah otonomi khusus sangat membutuhkan support anggaran untuk membangun sarana prasarana infrastruktur sebagai pendukung jalannya pemerintahan di daerah.
“Permasalahannya terkait dengan anggaran, karena daerah otonomi khusus ini juga memang butuh support terkait dengan infrastrukturnya itu harus banyak,” jelasnya.
Oleh karenanya pihaknya akan mendorong agar pertumbuhan percepatan infrastruktur pembangunan kekhususannya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus itu, yakni proteksi atau afirmasi terkait Orang Asli Papua (OAP) bisa berjalan.
Indra berharap Papua Selatan berupaya terus meningkatkan sektor SDM yang ada, dan pembangunan infrastruktur pemerintahannya juga dapat berjalan baik, agar bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi yang lainnya.
“Kendala yang ada di sini yaitu terkait dengan masalah bahan material. Kalau di sini bahan material harus didatangkan dari luar,” tuturnya.
Kendala lain yang paling utama di Papua Selatan adalah masalah SDM. Karena akan menjadi pekerjaan rumah dengan mungkin akan membuat regulasi secara khusus terkait dengan proteksi untuk meningkatkan SDM, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP). (Redaksi)
