TIMIKA, Koranpapua.id- Rolling pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu program prioritas dalam 100 kerja Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.
Meski demikian, untuk melakukan pergantian jabatan itu, perlu dilakukan secara cermat melalui pertimbangan yang matang serta tetap berpegang teguh pada aturan.
Hal itu disampaikan Emanuel Kemong, Wakil Bupati Mimika ketika memimpin apel bersama pejabat dan para pegawai di kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Senin 5 Mei 2025.
“Pak bupati pesankan kepada saya untuk sampaikan kita tidak main-main. Mungkin bapa-bapa bilang sudah lama begini tidak ada gerakan pergantian, kok lama begini tidak bersih-bersih,” ujar Wabup Emanuel.
Menurutnya pertanyaan soal kapan dilakukan rolling itu, dirinya bersama Bupati sudah mendengar, baik yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan oleh masyarakat.
“Meski demikian, untuk melakukan rolling, bupati dan wakil bupati punya pertimbangan dan tetap berpegang teguh pada aturan,” pungkasnya.
Wabup Emanuel mengatakan, untuk menggantikan posisi seseorang dalam jabatan di pemerintahan, tidak boleh menabrak aturan.
“Aturan itu mengatur tentang seseorang itu layak atau tidak, jadi ini perlu kehati-hatian dan ketelitian,” jelas Wabup Emanuel.
Karena menurutnya, ketika tidak tepat menempatkan seseorang dalam jabatan yang sesuai dengan bidang keahlian, maka bisa berdampak terhadap terus miskinnya daerah ini.
Selain soal rolling pejabat, pada kesempatan yang sama, Wabup Emanuel juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Tengah masuk dalam kategori provinsi termiskin ekstrim di Indonesia.
Sayangnya, Mimika menjadi salah satu kabupaten di tanah Papua bahkan di Indonesia dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbesar.
“Dari 38 provinsi di Indonesia, Papua Tengah merupakan provinsi nomor satu termiskin ekstrim di Indonesia”.
“’Sayang sekali Mimika dengan anggaran besar juga masuk dalam kategori ini,” ujar Emanuel Kemong.
Dikatakan, Papua Tengah merupakan provinsi termiskin ekstrim tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa kementerian di Jakarta untuk membahas bantuan tiga juta rumah program bantuan pemerintah untuk rakyat miskin.
“Tetapi ada hal yang mengganggu saya, yang menurut saya kenapa ini bisa terjadi, bahwa dari 38 provinsi di Indonesia ini, Papua Tengah itu masuk dalam kategori provinsi termiskin ekstrim nomor satu di Indonesia,” sesalnya.
Dikatakan, provinsi termiskin ekstrim ini merupakan data terbaru tahun 2024-2025 yang disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah.
“Mimika masuk dalam kategori ini karna masuk dalam provinsi Papua Tengah. Kalau tidak ada anggaran, tidak ada dana, yah seperti provinsi-provinsi miskin yang lain hanya memiliki APBD apa adanya, tapi ini kita APBD luar biasa,” pungkasnya. (Redaksi)
