TIMIKA, Koranpapua.id– Seluruh tokoh masyarakat, lembaga negara hingga pengamat diminta untuk menolak segala bentuk provokasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), demi menjaga stabilitas dan keamanan Papua.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi di Jakarta, Jumat 17 April 2025.
Penolakan terhadap seluruh provokasi OPM, terkait dengan terjadinya kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata TPNPB-OPM belakangan ini.
Tebaru peristiwa pembantaian terhadap 17 pendulang emas di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
“OPM berpura-pura bahwa yang menjadi korban adalah militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia (OPM) terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar HAM,” ujar Kristomei.
Penegasan serupa juga disampaikan oleh Letkol Inf Tommy Yudistyo, Komandan Kodim 1715/Yahukimo, yang menegaskan bahwa semua korban yang dibunuh OPM, bukan anggota TNI.
“Korban dipastikan bukan anggota TNI sehingga apa yang dinyatakan OPM adalah berita hoaks, bohong, atau tidak benar,” tegas Tommy.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan kecaman keras atas kekerasan yang terus dilakukan terhadap warga sipil.
“Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” tegas Puan.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan damai dan dialog inklusif harus menjadi prioritas untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Karena pendekatan militeristik semata dinilai belum menyentuh akar masalah.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.
“Komnas HAM mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil,” tutur Atnike.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini menyebut tindakan KKB telah melewati batas kemanusiaan.
“Fakta bahwa korban adalah warga sipil mempertegas bahwa KKB telah melewati batas kemanusiaan,” ucap Amelia.
Analis intelijen Ngasiman Djoyonegoro menegaskan bahwa KKB telah melanggar HAM berat.
“Sudah saatnya KKB menghentikan semua kekerasan dan pelanggaran HAM. Dukung pembangunan di Papua dengan baik,” pungkas Simon.
Seluruh elemen bangsa harus bersatu menolak kekerasan dan propaganda yang hanya memperkeruh suasana.
Sebab Papua layak mendapatkan kedamaian dan keadilan secara berkelanjutan. (Redaksi)
