NABIRE, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini sedang mempersiapkan sejumlah langkah konkrit untuk menerapkan sistem pendidikan gratis di wilayah ini.
Rencana dimulainya penerapan pendidikan gratis di Papua Tengah itu, ditandai dengan dibukanya Forum Pemaparan dan Diskusi Konsep Pendidikan Gratis oleh Meki Nawipa, Gubernur Papua Tengah, Kamis 17 April 2025.
Ketika membuka kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Meki Nawipa menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan.
Gubernur Meki juga mengatakan, sejumlah tantangan masih harus dihadapi agar seluruh anak-anak Papua dapat menikmati pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas.
Diantaranya, akses pendidikan yang belum merata, minimnya sarana dan prasarana, kekurangan guru di wilayah terpencil, hingga persoalan ekonomi yang memaksa banyak anak putus sekolah.
Meski diselimuti berbagai kendala tersebut, namun Gubernur Meki menyampaikan bahwa masih ada harapan untuk mewujudkan cita-cita luhur itu.
“Banyak lembaga dan yayasan yang telah lebih dulu bergerak, memberikan beasiswa, membangun sekolah di pedalaman, dan mengusung pendidikan berbasis budaya lokal,” ujar Gubernur Meki.
“Inilah inspirasi utama kami untuk merumuskan kebijakan pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA-SMK, tanpa membedakan negeri atau swasta,” tegas Gubernur Meki.
Dikatakan, pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Karenanya Gubernur membuka ruang selebar-lebarnya bagi yayasan dan lembaga pendidikan lainnya untuk bersama-sama berkontribusi untuk mendukung kebijakan yang direncanakan pemerintah.
Pemerintah juga berkomitmen mengidentifikasi wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi cepat, baik dari sisi kondisi sekolah, distribusi tenaga pendidik, maupun kebutuhan peserta didik.
“Tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tertinggal hanya karena alasan ekonomi. Mari kita hidupkan kembali semangat gotong-royong membangun pendidikan,” ajaknya.
Karena menurutnya, membangun pendidikan yang berkeadilan tidak semata-mata dengan dana, tetapi juga dengan kepedulian dan cinta kepada anak-anak.
Gubernur Meki menerangkan, pendidikan gratis bukan semata-mata menghapus biaya sekolah, tetapi merupakan langkah moral dan politis untuk menghadirkan keadilan sosial di seluruh pelosok Papua Tengah.
Pendidikan gratis harus juga tidak hanya diberikan kepada anak-anak Orang Asli Papua (OAP) tetapi juga non-OAP yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh, bermimpi, dan berhasil di tanah ini.
“Bagi anak-anak OAP, pendidikan gratis adalah jalan untuk memperkuat identitas dan membentuk generasi pemimpin masa depan yang berpijak pada budaya lokal,” pungkasnya.
Sementara untuk anak-anak non-OAP, ini adalah bukti bahwa mereka juga dihargai, diterima, dan diberikan kesempatan yang adil untuk ikut membangun Papua Tengah yang damai dan harmonis.
Untuk diketahui kegiatan Forum Pemaparan dan Diskusi Konsep Pendidikan Gratis itu, dihadiri Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, kepala OPD, perwakilan yayasan dan lembaga pendidikan, para para panelis, narasumber, ASN, serta tamu undangan.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun arah kebijakan pendidikan gratis yang tepat sasaran. (Redaksi)
