TIMIKA, Koranpapua.id- Petrus Yumte, Pj Sekda Mimika mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar dalam menyusun program harus mampu menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).
Program yang diusulkan harus bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan mempunyai dampak nyata kepada masyarakat OAP.
Hal ini disampaikan Petrus Yumte dalam kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Senin 17 Maret 2025.
Musrenbang Otsus yang berlangsung di salah satu hotel di Timika itu, dihadiri oleh pimpinan OPD dan juga beberapa Anggota DPRK Mimika jalur Otsus.
“Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papua butuhkan untuk menjawab kebutuhan mereka,” tegas Petrus.
Dikatakan, selama ini sudah banyak program yang dibuat pemerintah daerah dengan dana Otsus, namun masih banyak masyarakat OAP yang belum merasakan manfaatnya.
“Banyak yang telah kita buat dengan dana Otsus, tapi masih saja kurang. Uang Otsus itu ada di mana? siapa yang gagal dan salah? Kita pemerintah siap salah. Tetapi kita perbaiki supaya program kerja itu menjawab apa yang mereka mau dan butuhkan,” terangnya.
Karena itu Petrus menganggap bahwa melalui Musrenbang Otsus ini, menjadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat OAP melalui program dan kegiatan di setiap OPD.
Terutama sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur dasar.
Untuk mencapai itu, perlu dilakukan sinergitas dengan pemerintah pusat dan provinsi berupa kebijakan yang bersifat prioritas dan program strategis.
Pada kesempatan yang sama, Jull Eddy Way, Sekertaris Bappeda Provinsi Papua Tengah menyarankan, agar setiap OPD yang mengelola anggaran Otsus, menyusun program yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tahun ini kita coba mendorong supaya Musrenbang sedikit berbeda yaitu apa yang menjadi program OPD punya keterhubungan dengan pencapaian Papua Sehat dan Papua Produktif,” jelasnya.
Menurutnya, rincian belanja dengan anggaran Otsus selama ini mengorbankan rakyat. Kondisi itu menurutnya banyak terjadi di wilayah Papua.
Dia mencontohkan, satu kegiatan nilanya Rp100 juta, namun dalam pelaksanaanya Rp80 jutanya habis untuk ASN, mulai dari biaya makan minum, perjalanan dinas dan kawan-kawan. Baru sisa Rp20 juta untuk masyarakat.
“Hari ini Presiden Prabowo mengarahkan supaya kalau boleh porsi ini dibalik 80 sampai 90 itu ke masyarakat 10 sampai 20 itu maksimal di ASN,” pungkasnya. (Redaksi)
