TIMIKA, Koranpapua.id- Masyarakat Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah sudah hampir dua tahun tidak mendapatkan pelayanan transportasi udara ke wilayah itu.
Ini dikarenakan penerbangan perintis yang melayani rute terbang ke wilayah itu sudah dihentikan sejak pertengahan tahun 2024 lalu.
Dengan tidak beroperasi penerbangan ke Jila dalam durasi waktu yang cukup lama, membuat masyarakat yang hendak bepergian ke Timika maupun sebaliknya juga terhambat.
Kondisi ini sangat dirasakan dan menjadi kendala tidak saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi tenaga pendidik, tenaga medis dan ASN yang selama ini bergantung pada layanan penerbangan.
Hal ini disampaikan Elly Dolame, Tokoh Pemuda Distrik Jila kepada koranpapua.id melalui sambungan telepon, Senin 24 Februari 2025.
“Selama ini pemerintah dimana? sehingga pemerintah tidak tau kalo Jila itu aman. Keamanan terjamin TNI/POLRI ada di Jila,” Elly.
Kondisi kondusifnya keamanan di wilayah Jila, kata Elly bisa dilihat dari aktivitas para guru dan tenaga kesehatan serta pembangunan insfrastruktur yang berjalan aman dan lancar selama ini.
“Tiap hari coper Oskar milik Intan Angkasa yang muat kebutuhan bahan bangunan proyek jembatan di Distrik Jila masuk ke sana (Jila-Red) aman-aman saja,” pungkasnya.
Terkait dengan tidak dibuka penerbangan ke wilayah itu, Elly menilai Pemkab Mimika terkesan tidak serius menangani transporasi udara ke wilayah pedalaman.
“Jangan hanya banyak bicara di media, sementara bukti tindakan dari pemerintah untuk urus transporasi tidak ada. Kepala distrik juga diam soal ini,” ujar Elly.
Elly mempertanyakan kesejahteraan masyarakat yang mana yang diutamakan pemerintah. “Kami masyarakat di pedalaman merasa dianaktirikan oleh pemerintah daerah,” katanya dengan nada kecewa.
Sebelumnya keluhan terkait tidaknya adanya penerbangan ke wilayah pedalaman juga disampaikan, Dolfin Beanal, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.
Dolfin malah mendesak Pj Bupati Mimika dan Dinas Perhubungan segera mengambil langkah konkret untuk menjawab permintaan masyarakat.
Sebab, menurutnya dengan tidak ada penerbangan ke pedalaman mengakibatkan terhambatnya akses pelayanan kesehatan termasuk perekonomian masyarakat.
“Ini kondisi darurat. Transportasi udara bukan sekedar kebutuhan, tapi urat nadi kehidupan masyarakat di pedalaman,” tegasnya.
Petrus Yumte, Pj Sekda Mimika mengaku Pemda juga menginginkan penerbangan segera diuka kembali.
Namun dirinya juga mengatakan bahwa keamanan menjadi salah satu faktor penerbangan dihentikan sementara.
Petrus memahami dengan tidak ada penerbangan juga berdampak pada pelayanan pemerintah, khususnya pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kita tunggu saja, jika pihak keamanan mengatakan sistuasi kondusif, pasti teman-teman dari Dinas Perhubungan juga akan layani penerbangan,” pungkasnya belum lama ini. (Redaksi)
