TIMIKA, Koranpapua.id- Meski ada aturan yang mengikat tidak boleh terlibat politik praktis, namun kenyataan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024.
Bahkan, ada ASN yang malah menawarkan diri kepada Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah untuk ikut membantu pemenangan.
“Karena ASN, Sekda ke bawah, mereka cenderung akan diajak, diminta untuk mendukung Paslon, baik yang incumbent maupun lawannya,” ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta, kemarin.
Tito menjelaskan, ASN yang terlibat politik praktis mendukung Paslon kepala daerah, dengan tujuan meminta imbalan kenaikan jabatan setelah Paslon yang didukungnya menang Pilkada.
“Nah ini kemudian dia cari jalur, untuk supaya ada jasanya. Supaya ada jasanya setelah itu nanti bisa tetap atau naik pangkat, naik jabatan. Nah ini sesuatu yang natural terjadi,” ucap Tito.
Dikatakan, ASN yang tidak netral di daerah akan menerima risikonya sendiri. Artinya jika kandidat yang didukung kalah, maka lawannya bisa mencopot jabatannya.
Tito melanjutkan, pihaknya akan terus berupaya untuk membenahi ASN yang tidak netral. Caranya bisa dengan memperkuat aturan maupun mengedepankan lembaga yang bisa mengawasi ASN.
“Apakah dengan memperkuat aturan dan setelah itu mengedepankan suatu lembaga yang bisa menjadi juri untuk memproteksi ASN,” tandasnya.
Dengan proteksi yang baik, mungkin dilakukan Kemenpan RB atau BKN, setidaknya kedepan ASN tetap profesional melaksanakan tugas terlepas siapapun pemimpin politiknya. (Redaksi)
