ADVERTISEMENT
Rabu, November 18, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim

Dilantik September 2024, Kadis PUPR Papua Barat Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp8,5 Miliar

"Konsultan yang jadi tersangka karena membuat berita acara fiktif saat melakukan pengawasan di lapangan, lalu dilakukan pencairan 100 persen”.

19 November 2024
0
Dilantik September 2024, Kadis PUPR Papua Barat Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp8,5 Miliar

Kadis PUPR Provinsi Papua Barat berinisial NB saat ditetapkan tersangka oleh Kejati Papua Barat. (foto:Ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

MANOKWARI, Koranpapua.id– Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat berinisial NB ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

NB yang baru dua bulan lalu dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Papua Barat itu, terlibat dalam kasus peningkatan Jalan Mogoy Mardey di Kabupaten Teluk Buntuni, Papua Barat, senilai Rp8,5 miliar.

Selain NB, Kejati Papua Barat juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, DA dan KTA selaku konsultan proyek.

Penetapan tiga tersangka ini disampaikan Muhammad Syarifuddin, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari, Senin 18 November 2024.

Baca Juga

Pemkab Mimika Sosialisasikan GDPK dan PJPK untuk Perkuat Pembangunan

Mimika Raih Terbaik I Jamsostek Award Papua Tengah 2026

Untuk diketahui, NB dilantik sebagai Kadis PUPR Papua Baratn tanggal 28 September 2024 oleh Ali Baham Temogmere, Penjabat Gubernur Papua Barat bersama beberapa pejabat lainnya di Manokwari.

Dijelaskan, proyek pembangunan Jalan Mogoy Mardey dibiayai melalui APBD Papua Barat Tahun 2023 sebesar Rp8,5 miliar.

Proyek ini dikerjakan oleh CV Gloria Bintang Timur yang bermarkas di Jayapura, Papua.

“Penyidik sudah beberapa kali melayangkan panggilan kepada kontraktor sebagai penyedia jasa, namun hingga saat ini belum memenuhi panggilan,” ujarnya.

Dijelaskan, kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp8,5 miliar, karena dalam perkara ini diketahui bahwa pekerjaan belum mencapai 100 persen.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli menunjukkan bahwa mutu beton tidak sesuai kualifikasi dalam kontrak.

Dikatakan, tersangka kemungkinan lebih dari tiga orang, namun pihaknya baru menetapkan tiga orang sembari melengkapi berkas lainnya.

“Konsultan yang jadi tersangka karena membuat berita acara fiktif saat melakukan pengawasan di lapangan, lalu dilakukan pencairan 100 persen,” katanya.

Ketiga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Redaksi)

 

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Pemkab Mimika Sosialisasikan GDPK dan PJPK untuk Perkuat Pembangunan

Pemkab Mimika Sosialisasikan GDPK dan PJPK untuk Perkuat Pembangunan

18 November 2026
Mimika Raih Terbaik I Jamsostek Award Papua Tengah 2026

Mimika Raih Terbaik I Jamsostek Award Papua Tengah 2026

18 November 2026
YPMAK Evaluasi Sistem Rujukan Pasien di Tengah Pengetatan Anggaran

YPMAK Evaluasi Sistem Rujukan Pasien di Tengah Pengetatan Anggaran

18 November 2026
DLH Mimika Kurangi 20 Ton Sampah per Hari, TPA Iwaka Kian Terbatas

DLH Mimika Kurangi 20 Ton Sampah per Hari, TPA Iwaka Kian Terbatas

18 November 2026
Panglima Kogabwilhan III Kenang Uskup Aloysius sebagai Teladan Perdamaian

Panglima Kogabwilhan III Kenang Uskup Aloysius sebagai Teladan Perdamaian

18 November 2026
Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

18 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    535 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    515 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    513 shares
    Bagikan 205 Tweet 128
Next Post
Basarnas Mimika Gelar Rakorda 2024, Pj Bupati:  Kerjasama Organisasi Berperan Penting Dalam Operasi SAR

Basarnas Mimika Gelar Rakorda 2024, Pj Bupati:  Kerjasama Organisasi Berperan Penting Dalam Operasi SAR

Debat Kedua Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Mimika 2024-2029 Berlangsung Sukses

Debat Kedua Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Mimika 2024-2029 Berlangsung Sukses

DLH Akan Evaluasi Kontraktor RTH, Frans Kambu: Kerja Tidak Sesuai Target Diganti yang Serius

DLH Akan Evaluasi Kontraktor RTH, Frans Kambu: Kerja Tidak Sesuai Target Diganti yang Serius

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id