TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada tahun anggaran 2024 ini menyediakan 986 paket pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) dengan nilai kontrak Rp200 juta sampai Rp1 miliar.
Jumlah paket pekerjaan ini tersebar di 65 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan rinciannya 451 pekerjaan konstruksi dan 535 pengadaan barang dan jasa.
Demikian dikatakan Bambang W. Wijaksono, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Mimika kepada koranpapua.id di ruang kerjanya, Rabu 21 Agustus 2024.
Bambang menyampaikan hal ini guna meluruskan pernyataan Donbosko Pogolamun, Ketua Gapensi Mimika sebagaimana yang diberitakan media bahwa pekerjaan penunjukan langsung untuk pengusaha Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 7.000 paket.
Bambang menjelaskan jumlah 7.000 bahkan sampai 11 ribu paket pekerjaan tahun ini merupakan akumulasi secara keseluruan yang masuk di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).
Jumlah paket yang mencapai 7.000 lebih itu sudah termasuk paket yang belanja rutin maupun paket konstruksi yang ada di OPD.
“Seperti belanja balpoin yang nilainya hanya Rp80 ribu, pengadaan kertas, alat tulis kantor senilai lima juta, konsumsi, perjalanan dinas dan kegiatan yang nilainya ada yang 600 ribu atau tidak sampai satu juta,” paparnya.
Dikatakan, OPD menginput semua belanja rutin kedalam sistem maka terekap dan mudah terbaca sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak.
Bambang mencontohkan, khusus Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 531 paket.
Di dalamnya sudah termasuk perjalanan dinas, belanja kantor pos, makan minum rapat. “Jadi kalau kita mau buka lihat semuanya dari 65 OPD bukan 7000 tapi bisa 11.511 secara keseluruhan,” pungkasnya.
Disampaikan, dengan adanya Sirup, siapa saja bisa mengakses untuk mencari tahu paket mana saja. Dan data dalam pengadaan barang dan jasa tidak akan ditutupi.
“Saya siap membuka data kalau ada yang mau tanya. Kita tidak mau ada dusta diantara kita. Ini semua sudah sangat terperinci sesuai OPD masing-masing,” jelasnya.
Ia menuturkan, PL dengan harga 0 sampai Rp200 juta sebanyak 9.339, dengan rincian pengadaan kertas dan lain-lain sebanyak 5.376.
Sementara tiga ribu lebih lainnya sudah termasuk biaya perjalanan dinas.
Ia berharap para pengusaha OAP bisa teredukasi dan membaca Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara benar sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Dengan demikian bisa mengetahui dimana hak OAP.
Bambang memastikan dalam membuka data pengadaan barang dan jasa ke publik tidak ada yang melarang karena bukan sesuatu yang rahasia.
“Saya juga bekerja tidak punya tendensi kepentingan pribadi apa-apa. Kita kerja sesuai data yang diambil dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dimasukan OPD,” timpalnya.
Dikatakan untuk mengetahui data paket pekerjaan bisa diakses sendiri namun itu harus membutuhkan waktu yang cukup.
“Namun sekarang kita di PBJ buat pisah per OPD. Data yang ada di RUP ini kita ambil dari SIPD OPD. Kalau OPD masuk salah pasti data di kita juga salah. Karena kita tidak mengambil data dari luar SIPD,” urainya. (Redaksi)
