JAKARTA, Koranpapua.id- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Muhammad Asri, calon anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak dapat diterima.
Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Perkara Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tidak memenuhi syarat formil permohonan.
Demikian hasil sidang pengucapan putusan yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024 dikutip dari mkri.id.
“Amar putusan, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tegas Suhartoyo didampingi oleh para hakim konstitusi lainnya.
Menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil.
Pengajuan permohonan karena tidak disertai dengan alat bukti yang sah yang mendukung permohonan, melainkan hanya menyertakan daftar alat bukti.
Sebelumnya, pemohon mendalilkan adanya selisih suara antara hasil suara Pemilu yang ditetapkan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum) dengan suara hasil Pemilu yang benar menurut pemohon.
Menurut pemohon melalui kuasanya, Subani, seharusnya perolehan suara pemohon adalah 2.613 suara, tetapi sesuai hasil yang ditetapkan oleh termohon, suara pemohon hanya 1.247 suara. (Redaksi)
