TIMIKA, Koranpapua.id- Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), Stingal Jhonny Beanal menegaskan pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Freeport Indonesia juga melibatkan Lemasa.
Tidak saja Lemasa, perusahaan tambang itu juga melibatkan masyarakat tiga kampung terdampak dan lima kampung konsensi dataran rendah.
“Kami merasa dalam proses pembahasan Amdal, Freeport melibatkan kami semua,” ujar Stingal dalam jumpa pers di salah satu rumah makan di Timika, Senin 12 Februari 2024.
Stingal malah memberikan apresiasi kepada Freeport, karena dalam pembahasan Amdal juga melibatkan masyarakat adat, tidak seperti sebelumnya yang hanya dilakukan Freeport dan pemerintah daerah.
“Ini luar biasa karena Freeport merasa bahwa kami juga bagian sebagai pemilik gunung, sehingga mereka mengundang kami dari tahap awal sampai proses ke Kementerian Lingkungan Hidup,” jelas Stingal.
Dalam pembahasan bersama di Jakarta masyarakat adat sudah menyampaikan aspirasi, mendengar dan terjun langsung dalam pembahasan dan sekaligus menjadi Anggota Amdal.
Masyarakat tiga kampung dataran tinggi dan lima kampung dataran rendah yang ikut dalam pembahasan Amdal bukan diusulkan Freeport atau Lemasa untuk berhabung dalam KTA. Mereka adalah delegasi langsung dari masyarakat kampung untuk terlibat dalam pembahasan Amdal ini.
“Sehingga ada pihak-pihak yang melakukan asumsi lewat media masa, media elektronik sampaikan bahwa hanya sepihak-sepihak itu, saya sebagai Direktur Eksekutif Lemasa sampaikan itu keliru,” tegasnya.
Stingal menyatakan keliru, karena proses Amdal ini Lemasa sudah mengikutinya dari awal. Dengan demikian Lemasa dan Lemasko sebagai representasi masyarakat adat selaku mitra Freeport sudah menyetujui beberapa hal.
Pertama, melalui Amdal inilah masyarakat mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang hak kesulungan dan daerahnya.
Kedua, Freeport tidak beroperasi di wilayah-wilayah di luar yang dikontrak. Freeport hanya menambah material kapasitas di area kontrak.
Ketiga, Lemasa dan Lemasko bersama Freeport sepakat membuang limbah tetap pada lokasi yang lama.
“Kami menolak kalau Freeport membuang limbah yang bukan tempatnya. Hal-hal inilah yang menjadi satu perhatian khusus untuk kita, sehingga kami setuju,” paparnya.
Ia menegaskan masyarakat adat yang terlibat dalam Amdal adalah orang-orang yang sangat memahami adat dan budaya setempat. Serta mengetahui gunung emas ini milik siapa, sungai dan air ini milik siapa.
“Kami tidak buta-buta menyetujui tempat orang lain untuk Freeport operasi dan sewenang-wenang, baru kami masuk untuk operasi juga tidak bisa,” katanya.
Stingal mengajak kelompok tertentu yang mengatasnamakan Lemasa dengan menyatakan menolak Amdal untuk datang duduk bersama di honai.
Dengan demikian bisa membahas menyamakan presepsi seperti apa, bahwa pembahasan Amdal ini sudah selesai.
“Hal-hal yang kurang bagus, kurang senang tetap kita bicarakan dengan mereka, karena mereka juga bagian dari kita dan sama-sama anak Amungme yang punya hak untuk berbicara tentang kemajuan daerah ini. Tapi jalurnya harus duduk bersama di honai sebagai tempat menyambung aspirasi,” ajaknya.
Ia mengatakan dengan persetujuan Amdal bersama Lemasa, Lemasko dan Freeport sekarang tinggal menunggu penandatanganan berita acara. (Redaksi)
