Timika,Koranpapua.id – Merespon aksi persekusi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) oleh oknum Ormas pada 1 Desember di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Mimika, TNI-Polri, bersama tujuh perwakilan kepala suku dan Ikatan Kerukunan Flobamora (IKF) Mimika Papua Tengah melaksanakan pertemuan, Selasa 5 Desember 2023.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Timika dipimpin oleh Yan Selamat Purba, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) Mimika.
Hadir dalam pertemuan ini, AKBP I Gede Putra, Kapolres Mimika, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika Dolfie Goni, Manuel John Magal, Ketua Lemasa, Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua Lemasko, Elipanus Wesareak, Kepala Suku Nduga, Nus Yikwa, Kepala Suku Dani, Piet Nawipa, Ketua Dewan Adat Suku Mee (Dasmee), James Natkime tokoh masyarakat Lemasa, Pdt. Melkianus Kuum, tokoh gereja.
Lainnya, Marthen LL Moru, Paul Weti Ketua Harian IKF, Gabriel Zezo, Wakil Ketua 3 IKF, Ridwan Sina, Penasehat IKF, Anton Lado Ketua Sektor Ngada, Aries Eo, Ketua Sektor Nagekeo, Yohanes Asan, Ketua Sektor Lembata, Fransiskus Watu, Klemens W. Wangu tokoh masyarakat IKF, Eman Kobun, Bendahara IKF, Stenli Rahadet dan Fransiskus Nero perwakilan pemuda IKF.
Kapolres Mimika I Gede Putra menjelaskan pertemuan yang difasilitasi Bakesbangpol ini untuk membahas terkait peristiwa yang terjadi di Kupang pada 1 Desember 2023.
Khusus untuk di Mimika, kata Putra, jalinan hubungan persaudaraan masyarakat selama ini sangat baik dengan semua suku Nusantara dengan masyarakat tujuh suku.
Dalam pertemuan ini untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam satu kekeluargaan dan persaudaraan untuk tetap menjaga keutuhan dan keamanan di Mimika yang selama ini sudah baik. Bahwa meskipun ada ‘percikan api’ yang terjadi di luar tidak boleh ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut membawa masuk untuk mengganggu Kamtibmas di daerah ini.
“Kita bersyukur dan puji Tuhan semua sudah sepakat bahwa itu permasalahan di luar tidak boleh bawa masuk di Timika,” tegas Putra.
Sementara Yan Purba Selamat, Kepala Bakesbangpol Mimika menegaskan, pemerintah selama ini selalu mendukung kebersamaan yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
“Kami harap jangan terkoyak dengan kejadian di luar Timika. Sehingga kami bersama Polres, Kodim, bersama pilar-pilar yang ada kami sepakat Mimika Rumah Bersama harus kita jaga bersama,” kata Purba.
Purba berharap kekompakan dan kebersamaan yang sudah terjalin baik selama ini terus dipelihara.
“Apalagi saat ini memasuki masa-masa tahapan kampanye Pemilu. Terutama memasuki Desember harus menjaga kedamaian agar merayakan Natal dengan penuh damai suka cita,” harapnya.
Sementara Manuel John Magal, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) mengapresiasi atas inisiatif Ikatan Kerukunan Flobamora melaksanakan rapat ini.
“Ini sudah bagus, karena Bakesbangpol, Kapolres dan Dandim sudah memfasilitasi pertemuan ini. Lewat pertemuan ini kami suku-suku yang ada di Timika bisa terjalin hubungan dengan baik dalam membangun persahabatan dengan baik. Kalau terjadi sesuatu kita tokoh-tokoh bisa bersatu untuk tetap berdamai menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Timika,” kata John.
John berharap melalui peristiwa ini menjadi contoh agar kedepan tetap menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tetap harmonis bersama pemerintah dan TNI-Polri.
Pada kesempatan tersebut, John mengapresiasi atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Ketua IKF Mimika Marthen LL Moru.
“Ini suatu yang luar biasa. Kita di Timika tetap berkomitmen untuk menjaga situasi ini agar tidak ada provokator yang masuk, untuk mempengaruhi situasi sudah aman. Saya melihat sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah stabil situasinya,” katanya.
John mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga situasi ini tetap kondusif.
Selain itu, John melihat peristiwa yang terjadi di Kupang NTT merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Karena peristiwa serupa sudah pernah terjadi di Malang, Jogja, Surabaya, seharusnya menjadi pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk tidak boleh terjadi lagi guna menjaga ketertiban dan keamanan secara nasional bangsa dan negara ini.
Dengan demikian berharap peristiwa di Kupang menjadi yang terakhir bagi mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di seluruh pulau di Indonesia.
Sebagai Ketua Lemasa, John meminta kepada Kapolda, Pangdam dan Pemerintah Provinsi si Indonesia untuk menjaga keamanan anak-anak Papua yang lagi merantau mengikuti pendidikan di seluruh Nusantara ini.
“Sepanjang mereka demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum tidak anarkis jangan sampai ada ormas ikut memprovokasi situasi. Akhirnya bisa terjadi situasi yang tidak dienakan seperti di NTT,” harapnya.
Atas peristiwa tersebut, John menegaskan tindakan yang dilakukan ormas itu bukan mewakili masyarakat NTT. Sehingga apa yang dilakukan oknum-oknum ormas tidak boleh mencoreng nama masyarakat NTT.
“Saya minta Kapolda dan Pemerintah di NTT segera menindak oknum pelaku-pelaku yang menindak mahasiswa Papua membuat kita semua resah dan rasakan,” katanya.
John secara tegas meminta kepada pemerintah NTT supaya mencabut ijin ormas tersebut agar tidak menjadi contoh yang kurang baik bagi yang lain kedepannya.
Berbicara mengenai Papua Merdeka saat ini bukan lagi hal yang rahasia.
“Sudah dibicarakan di mana-mana bahkan videonya beredar di mana-mana dan demo juga di mana-mana. Ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab negara. Masyarakat dan ormas tidak boleh ada urusan di situ. Kalau itu terjadi percayakan kepada Polri, TNI biarkan mereka menjalankan tugasnya, bukan masyarakat dan ormas ikut campur,” tegasnya.
Dengan kejadian ini, John menilai ada unsur kesengajaan dilakukan ormas untuk mengancam keamanan dan keutuhan NKRI ini.
Untuk itu, John meminta aparat keamanan tidak boleh ragu-ragu memberikan tindakan tegas kepada oknum pelaku.
“Kota Timika tetap kondusif. Mari kita sama-sama jaga Mimika rumah kita bersama ini tetap aman. Kami mendukung Polri dan TNI dalam menjalankan tugas menjaga keamanan. Kita jaga sama-sama sampai tahun 2024,” katanya.
Sementara Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua Lembaga Adat Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko) mewakili Gregorius Okoare, Ketua Lemasko menegaskan peristiwa yang ada di luar jangan bawa masuk ke Timika.
“Masalah ini kami percayakan kepada aparat penegak hukum untuk memproses oknum-oknum pelaku,” katanya.
Marianus mengingatkan kepada pihak-pihak terkait tetap menahan diri tidak mudah terprovokasi dengan situasi yang ada.
Sementara Marthen LL Moru dalam pertemuan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian persekusi di Kupang oleh oknum ormas kepada mahasiswa Papua yang menyampaikan aspirasi di muka umum pada 1 Desember.
“Kami masyarakat Papua asal NTT yang sudah belasan tahun tinggal dan menetap di Timika, kami minta maaf. Karena selama ini sudah menjalin hubungan persaudaraan sudah sangat baik tanpa ada persoalan. Biar bukan kami yang buat tapi kami mohon maaf atas kejadian di Kupang dan itu bukan mewakili kami masyarakat NTT,” pungkasnya. (Redaksi)
