TIMIKA, Koranpapua.id– Sebanyak 11 Lurah bersama masing-masing Kepala Seksi Pemeritahan di wilayah Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengikuti sosialisasi penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan (LAKIP), Rabu 5 Juli 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Distrik Mimika Baru ini di Hotel Grand Tembaga menghadirkan narasumber dari Bagian Organisasi Setda Mimika, Ifan Leka.
Sosialisasi dibuka oleh Petrus Lewa Koten, Plh Asisten 2 Setda Mimika menggantikan Pj. Bupati Valentinus S. Sumoto.
Pj Bupati Valentinus dalam sambutan yang dibacakan Petrus Lewa Koten mengatakan, penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.
Untuk itu tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Karenanya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Ini bertujuan agar penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.
Dikatakan, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan good governance.
Ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat good governance yang efektif.
Untuk itu menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. “Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar,” ujarnya.
Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.
Sementara Irfan Leka kepada wartawan usai mengikuti pembukaan mengatakan, Mimika Baru sebagai distrik percontohan, sehingga sangat penting dan harus melakukan sosialisasi LAKIP.
Selama ini penerapan LAKIP di distrik dan kelurahan belum maksimal. Maka diharapkan peran distrik dan kelurahan harus dilakukan LAKIP tanpa keluar dari aturan KemenpanRB yang sudah ada.
“Ini baru pertama diterapkan maka kita kasih sedikit mengenai penjelasan perkembangan dimana kelurahan harus melaporkan ke distrik, distrik lapor ke Bagian Organisasi dan ke Sekda. Semuanya berjenjang,” papar Irfan.
Semua laporan masuk akan direview bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam ini Inspektorat. Dari situ bisa lihat sampai sejauh mana peran kelurahan dan distrik dalam pengelola anggaran.
Di dalam LAKIP mempunyai item-item. Misalnya, perjanjian kinerja antara kelurahan, kepala distrik ke Sekretaris Daerah (Sekda). Ini sesuai struktur kinerja aturan baku yang sudah ada.
Dikatakan, ada poin tersendiri apabila dalam LAKIP tidak mampu melaksanakannya, jangan sampai dipaksa untuk mundur. Hal ini berlaku tidak hanya distrik dan kelurahan tetapi termasuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Biasanya dua bulan berakhir tahun anggaran, distrik dan kelurahan harus melaporkan ke Sekda. Berdasarkan laporan itu pimpinan bisa mengetahui apa kelemahan kelurahan dan distrik.
Sesuai aturan KemenpanRB, LAKIP diterapkan pada semua distrik karena sudah menjadi OPD pengguna anggaran. Dengan demikian wajib hukumnya melaporkan penggunaan anggaran.
Tupoksi Bagian Organisasi hanya mereview dan mengarahkan, namun yang memutuskan dan menilai hasil LAKIP adalah Inspektorat. (redaksi)
